Penguatan Resource Center dalam Penanggulangan Kemiskinan di Inhu

Indragiri Hulu-Kamis, (26/3) FITRA Riau, mitra lokal Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menyelenggarakan Workshop “Penyusunan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu” sebagai upaya untuk penguatan Resource Center dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang bertempat di aula kantor Bappeda dan Litbang Kab. Inhu, Provinsi Riau.

Pemkab Aceh Utara Teken Piagam Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah keniscayaan bagi pemerintahan yang terbuka, demokratis, dan maju. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik, salah satunya melalui infrastruktur pelayanan informasi yang standar. Dimana UU ini salah satunya mengamanatkan Pemda untuk membentuk dan menunjuk PPID (Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) serta membuat DIP (Daftar Informasi Publik). Hal tersebut ditujukan agar hak informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Forum Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID SKPD

“Keterbukaan informasi telah diatur dalam Undang-Undang KIP, diperkuat Peraturan Komisi Informasi dan di Bojonegoro dipertegas dengan Perbup Nomor 40 tahun 2014,” ujar Lulus Harka Anggara, Pegiat Bojonegoro Institute. Menurut Lulus, nama panggilannya, di dalam regulasi yang sudah ada, mekanisme pelayanan informasi publik telah diatur sedemikian detail. Seperti harus adanya Pejabat khusus yang melayani permintaan informasi atau disebut PPID, ada SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan informasi publik dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP),serta adanya deks atau meja informasi di masing-masing SKPD.

Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara geografis KSB terletak di bagian barat Pulau Sumbawa, tepatnya pada 080 29’ dan 90 07’ LS, dan 1160 42’ dan 117005’ BT, yang menjadikan wilayah ini beriklim tropis. Jumlah penduduk Sumbawa Barat tahun 2013 tercatat sebanyak 121.167 jiwa, dengan sebaran penduduk[…]

Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur, terletak pada posisi 111º25′ dan 112º09′ BT, dan 6º59′ dan 7º37′ LS. Di Kabupaten ini, mengalir Sungai Bengawan Solo yang membentang dari bagian Selatan ke arah timur, di wilayah utara Kab. Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawa Solo yang cukup subur dengan pertanian ekstensif. Sepanjang[…]

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Indragiri Hulu (Inhu) merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang berdekatan dengan Pantai Timur Pulau Sumatera dan berada di bagian hilir dari alur Sungai Indragiri, dengan sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah. Inhu terletak pada posisi 0°15’ LU- 1°5’ LS dan 101°10’ BT-102°48’ BT. Penduduk Inhu, berdasar data tahun 2011 sebanyak 376.578 jiwa, dengan angkatan kerja[…]

Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam

Aceh Utara, salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terletak pada posisi terletak pada posisi 960 47’ – 970 31’ Bujur Timur dan 040 43’ – 050 16’ Lintang Utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 592.204 jiwa. Kabupaten Aceh Utara termasuk sebagai kawasan industry di Provinsi Aceh, dengan adanya industry pengolahan gas alam cair PT[…]

Daftar Informasi Publik (DIP) Harus Dipublikasikan

Belakangan ini ramai dibicarakan adanya tuntutan beberapa pihak mengenai transparansi dan peningkatan pelayanan informasi publik jajaran SKPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Menanggapi fenomena ini, Direktur Bojonegoro institute, Awe Syaiful Huda, menyebutnya sebagai sesuatu yang positif. Ia melihat bahwa masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya informasi dan data. Sehingga hal itu dapat memacu pejabat pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. “Pada era keterbukaan, pasti permintaan informasi dan standar pelayanan informasi publik itu akan dituntut selalu naik,” ujarnya.

Pelayanan Informasi Publik Wujudkan Good Governance

Keterbukaan (transparency) merupakan salah satu elemen penting mewujudkan good governance. Sebagaimana dirumuskan Asian Development Bank (ADB), bahwa ada  empat elemen utama yang menjadi dasar terwujudnya good governance; accountability, participation, predictability, dan transparency. Seorang tokoh arsitektur Jerman, Norman Foster mengilustrasikan bahwa negara (pemerintahan) itu seharusnya seperti ibarat kubah kaca (yang bening), dimana semua orang bisa melihat[…]