Forum Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID SKPD

“Keterbukaan informasi telah diatur dalam Undang-Undang KIP, diperkuat Peraturan Komisi Informasi dan di Bojonegoro dipertegas dengan Perbup Nomor 40 tahun 2014,” ujar Lulus Harka Anggara, Pegiat Bojonegoro Institute. Menurut Lulus, nama panggilannya, di dalam regulasi yang sudah ada, mekanisme pelayanan informasi publik telah diatur sedemikian detail. Seperti harus adanya Pejabat khusus yang melayani permintaan informasi atau disebut PPID, ada SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan informasi publik dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP),serta adanya deks atau meja informasi di masing-masing SKPD.