Inovasi Kebijakan ADD Migas Bojonegoro

Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan inovatif dengan mengalokasikan 12,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk desa-desa se-Kabupaten Bojonegoro. Penyalurannya diatur dengan mekanisme 60 persen (dari 12,5 persen DBH Migas) dibagi rata untuk semua desa se-Kabupaten Bojonegoro atau disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Migas Minimal. Sedangkan 40 persen lagi dibagi secara proporsional berdasarkan variabel kawasan, atau disebut dengan ADD Migas Proporsional. Ketentuan ADD Minimal (60% dibagi rata setiap desa) diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.

SOMASI NTB Gelar Pelatihan Audit Sosial Untuk Pengawasan Sektor Tambang

Keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik merupakan prasyarat pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan. begitupun disektor pertambangan, dengan potensi korupsi yang sangat tinggi, dibutuhkan partisipasi aktif publik setempat untuk mengawasi setiap pelaksanaan atau pola hubungan antara pemerintah daerah. Terutama dalam konteks bantuan hibah dan sumber pendapatan yang bisa diserap dari sektor tersebut.

PWYP Selenggarakan Workshop bagi TKPKD Daerah Pilot

Sumbawa Barat-PWYP Indonesia menyelenggarakan workshop bertema “Penyusunan Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Multidimensional Poverty Index (MPI) dan Pengembangan Resource Center di Daerah Industri Migas dan Tambang” yang berlangsung pada 20-22 Januari 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat ini, mengundang peserta dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di 4 daerah yaitu Kab.[…]

Bojonegoro Kembangkan Resource Center Penanggulangan Kemiskinan Berbasis IT

Persoalan mendasar dalam strategi dan program penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan dan akses data, termasuk intergrasi data antar-dinas terkait dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Hal tersebut diperparah dengan persepsi birokrat yang menganggap bahwa data pemerintah masih dianggap rahasia, sulit diakses, bersifat sektoral serta belum menjadi milik semua SKPD. Akibatnya, program-program penanggulangan kemiskinan ditengarai tidak efektif karena tidak adanya kesinkronan program yang tepat sasaran dan ditopang oleh data yang kuat.

Banyak Warga Suku Adat Talang Mamak yang Tidak Bisa Mengakses Layanan Program Penanggulangan Kemiskinan

Suku Adat Talang Mamak, atau dikenal dengan sebutan lain “Suku Langkah Lama “ atau “Suku Anak Dalam” merupakan suku pedalaman yang tinggal di pedalaman hutan Indragiri Hulu, Riau. Dengan pola hidup yang masih sangat sederhana, menggantungkan hidup dari hutan yang ditinggali. Aktivitas berburu, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan non-kayu menjadi aktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.