Alamsyah: Tidak Ada Alasan Menutup Informasi Yang Sudah Jelas Terbuka

Oct 24, 2014

Taliwang, Sumbawanews.com.- Mantan ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Alamsyah Saragih, kepada sumbawanews, Jumat (24/10) siang tadi, menegaskan tidak ada alasan bagi badan publik untuk menutup informasi yang sudah jelas terbuka kepada pemohon informasi publik, apalagi membuat alibi sendiri untuk menghindari untuk memberikan informasi itu.

“Tidak boleh begitu, semua informasi yang jelas terbuka tidak boleh ditutup, itulah pentingnya penyusunan daftar informasi publik oleh badan publik,” tegasnya

Dijelaskan, daftar informasi publik idealnya sudah harus disusun bersamaan dengan penetapan badan publik atau PPID, hal itu untuk mempermudah pelayanan pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan apabila daftar informasi publik belum tersusun, maka konsekuensinya badan publik harus melakukan uji konsekuensi setiap kali ada permohonan informasi publik, itupun tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

“Setiap ada permohonan, maka PPID langsung lihat DIP (daftar infromasi publik). Kalau belum masuk, maka baru diadakan uji konsekuensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alamsyah, yang telah menjabat selama dua priodesasi di Komisi Informasi RI, mengungkapkan, latar belakang pemohonan informasi publik tidak bisa dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap informasi yang sudah jelas terbuka. Artinya tidak ada aturan manapun yang membenarkan mekanisme itu. Dalam aturan KIP dan turunanya, hanya dipertegas bahwa PPID wajib memberikan infromasi kepada publik dengan cara mudah, murah.

“Tidak penting siapa yang minta kalau informasi itu sudah jelas dibuka. Ibaratnya oksigen tidak penting siapa yang menerima, mau kerbau sekalipun itu boleh menerima,” timpalnya

Apabila terdapat kondisi dimana pemohon informasi publik tidak berkaitan langsung dengan pemohon informasi, maka PPID atau badan publik bisa membuat telaah sensitifitas. Artinya telaah sensitifitas hanya dilakukan terhadap informasi yang telah dibuka, dan mekanisme itu hanya untuk memperjelas tentang bagaimana mekanisme pemberian informasi tersebut diberikan kepada pemohon.

Dalam kegiatan workshop penyusunan DIP, di gedung setda pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat itu, Alamsyah, mengungkapkan semangat keterbukaan informasi publik itu diharap bisa mendoronga peningkatan pelayanan terhadap publik dan pembangunan. Bahkan, apabila terdapat badan publik yang sengaja menutup informasi publik, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ada masalah pada badan publik tersebut.

“Kalau ada badan publik sengaja menutup informasi publik, itu akan berdampak negatif terhadap badan publik itu. Atau bisa disinyalir, ada persoalan didalamnya,” tutupnya. (Unang Silatang)

Sumber : Sumbawanews.com