FGD Desain Penelitian Pengaruh Efektifitas DBH–SDA terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan desain penelitian bertema “Analisis Pengaruh Efektifitas Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam (DBH SDA) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia” pada (24/6) lalu. FGD itu menghadirkan panel ahli dan jaringan PWYP Indonesia untuk mendapatkan masukan atas desain penelitian yang dikembangkan oleh PWYP Indonesia. Penelitian[…]

Data Kemiskinan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif

Seringkali permasalah yang dialami dalam program penanggulangan kemiskinan ini adalah kurang tepatnya sasaran penerima manfaat dari program. Hal tersebut ternyata dipicu oleh data kemiskinan yang belum terintegrasi, data kemiskinan yang berbeda-beda dari setiap SKPD. KSB sebagai kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam, tentunya harus mempunyai strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif agar kutukan sumber daya alam tidak terjadi. Untuk menyelesaikan permasalahan data kemiskinan, maka diadakanlah workshop penyusunan data kemiskinan. Dengan adanya data kemiskinan yang terintegrasi, tentu memudahkan pemerintah untuk mengecek dan menggunakan data tersebut, mendorong usaha penanggulangan yang efektif, serta memungkinkan masyarakat mengakses data tersebut.

Jatah Dana Desa Rp 1 Miliar Tak Terserap

Peneliti Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Arie Sudjito mendesak pemerintah kabupaten membantu pemerintah desa agar segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Saat ini, sebagian desa banyak yang belum merampungkan APBDes sehingga laju penyerapan jatah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) melambat. “Kabupaten harus melakukan supervisi, jangan malah menakut-nakuti pemerintah desa,” kata Arie, Minggu 31 Mei 2015.

Mensos Memastikan Warga Miskin Terdata Program Pemerintah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi sejumlah rumah keluarga miskin di Aceh untuk memastikan apakah sudah terdata di program kesejahteraan sosial atau belum. Dalam kunjungannya ke sebuah rumah keluarga miskin di Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Sabtu (30/5), Menteri Khofifah sempat menanyakan program kesejahteraan sosial apa yang sudah diterima.

Kemensos Validasi Data Kemiskinan Berbasis Keluarga

Untuk memastikan data kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak menggunakan pendekatan rumah tangga seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Kemensos justru melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di sela-sela rapat tim validasi dan verifikasi data kemiskinan di kantor Kemensos Jakarta, Senin (25/5).

PP Dana Desa Direvisi, Inilah Poin-Poin Pentingnya

Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 itu.

Inovasi Kebijakan ADD Migas Bojonegoro

Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan inovatif dengan mengalokasikan 12,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk desa-desa se-Kabupaten Bojonegoro. Penyalurannya diatur dengan mekanisme 60 persen (dari 12,5 persen DBH Migas) dibagi rata untuk semua desa se-Kabupaten Bojonegoro atau disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Migas Minimal. Sedangkan 40 persen lagi dibagi secara proporsional berdasarkan variabel kawasan, atau disebut dengan ADD Migas Proporsional. Ketentuan ADD Minimal (60% dibagi rata setiap desa) diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.