Sudah Optimalkah Pemanfaatan Tambang Bagi Kesejahteraan Masyarakat di NTB?

Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Somasi NTB dan PWYP Indonesia di Mataram (29/April/2016). Dok. Somasi NTB.

Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Somasi NTB dan PWYP Indonesia di Mataram (29/April/2016). Dok. Somasi NTB.

Mataram-Kekayaan emas, tembaga dan mineral lainnya dalam perut bumi Nusa Tenggara Barat (NTB), ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Faktanya, angka kemiskinan NTB masih diatas rata-rata angka kemiskinan nasional (11,6%). Pun juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah rata -rata nasional (73,81), yakni 67,73. Belum lagi dengan ironi NTB yang dikenal sebagai provinsi nomor satu pengekspor buruh migran di Indonesia. Demikian terungkap dalam diskusi Publik “Optimalisasi Pertambangan Bagi Kesejahteraan Masyarakat di NTB” yang diselenggarakan oleh Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI NTB) bekerjasama dengan PWYP Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Mataram atas dukungan Ford Foudantion.

Pertanyaannya, Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pertambangan di NTB agar meningkatkan kesejahteraan warganya?

Menurut Andy Hadianto, Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB), BUMD milik konsorsium Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Pemkab Sumbawa Barat, salah satunya adalah dengan memanfaatkan skema divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Dari proses divestasi saham 24% PT. NNT yang lalu, Pemda memperoleh manfaat US $ 38 juta yang telah diwujudkan dalam berbagai program pembangunan (Surat NIL & NTMC 6 Nov 2009 No.111/AB-NIL/XI/2009), menempatkan 2 orang Komisaris pada NNT dan —DMB melalui MDB memiliki nilai nyata investasi tidak langsung pada NNT per 30 Juni 2010 adalah senilai Rp 2.128.049.052.132,50.” jelas Andy.

Maryati Abdullah, Koordinator PWYP Indonesia menyampaikan, “Kuncinya adalah perbaikan tata kelola pertambangan yang baik di NTB. Berdasarkan hitungan dari kami, potensi kerugian (potential lost) dari iuran tetap (land rent) di NTB sebesar Rp. 23,48 Miliar sepanjang 2010-2013. Potensi kerugian ini merupakan selisih antara potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan yang disebabkan pemegang IUP tidak/belum membayar kewajiban land rent, data luasan IUP tidak diperbaharui, dan bukti setor bayar land rent tidak disampaikan kepada pemda, atau dari Pemda kepada Pemerintah Pusat. Ini hanya salah satu contoh akibat dari buruknya tata kelola pertambangan.”

“Perbaikan tata kelola harus dilakukan mulai dari pengelolaan perizinan meliputi tata guna lahan dan wilayah, renegosiasi kontrak dan divestasi, sampai dengan transparansi produksi dan penjualan, kepatuhan pembayaran pajak dan PNBP.” Sambung Maryati.

Maryati juga menambahkan pentingnya menyusun prioritas dalam pembelanjaan anggaran daerah. Penerimaan negara dari sektor pertambangan yang cukup besar harus diprioritaskan untuk perbaikan layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Husni, Kadistamben NTB menyampaikan, “Pemda NTB melalui Korsupmonev Minerba yang diinisasi oleh KPK sedang melakukan penertiban terhadap perusahaan tambang di NTB. Data Per Maret 2015 ini, terdapat 2 perusahaan KK, 39 IUP mineral logam, 138 IUP batuan dan 1 IUP mineral bukan logam yang beroperasi di NTB. Kami berharap, semua pihak termasuk pemerintah kabupaten dapat mendukung pelaksanaan Korsupmonev Minerba ini.”

Salah satu peserta diskusi meminta pemerintah NTB untuk segera menertibkan perusahaan-perusahaan tambang yang izinnya masih ilegal dan tidak melakukan kewajiban pembayaran, sehingga kerugian ekonomi dan lingkungan bisa diminimalisir.

Link Terkait :

Potensi Tambang di NTB Belum Meningkatkan Kualitas Hidup