BLH Dinilai Tak Serius Tangani Pencemaran di Blok Cepu

Blok Cepu Bojonegoro (Sumber: di sini)

blokBojonegoro.com– Dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Dwi Jaya Banyuurip, salah satu rekanan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), di Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, belum ditangani secara serius. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) terkesan membiarkan dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

PT Dwi Jaya Banyuurip merupakan pengelola jasa transit limbah industri bahan berbahaya dan beracun (B3) dari EMCL ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).

“Hasil contoh limbah yang diambil oleh BLH beberapa waktu lalu katanya tidak bisa diuji lab karena sudah lebih dari enam jam,” ujar tokoh pemuda Desa Sudu, Rudy Susilo, Minggu (31/5/2015).

Rudi menambahkan, menurut BLH, akan ada tim dari laboratorium yang akan menguji langsung ke lapangan. Namun, hingga kini belum ada tim yang mendatangi lokasi. Sementara perusahaan tersebut masih beroperasi.

“Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya lagi,” tambahnya.

Aakibat pencemaran limbah B3 itu, sedikitnya 10 rumah terdampak. Seperti air yang setiap hari dikonsumsi. Warga sekitar saat ini masih banyak yang menggunakan sumber air dari sumur bor untuk kebutuhan minum sehari-hari, mencuci maupun mandi.

“Untuk kebutuhan sehari-hari ya pakai air dari sumur,” katanya.

Dia menegaskan, PT Dwi Jaya Banyu Urip belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam menjalankan aktivitasnya. Saat ini izin tersebut masih dalam tahap pengajuan izin.

“Dalam pengurusan izin yang dimintai tanda tangan itu orang yang jauh dari drainase pembuangan air dan limbah. Itu pun dari karyawannya sendiri,” tegasnya.

Seharusnya, jika perusahaan yang belum memiliki izin tidak boleh beroperasi terlebih dulu. Apalagi saat ini perusahaan itu diduga menyebabkan pencemaran lingkungan.

“Kalau melanggar ada hukumannya jelas. Apalagi ini surat izin belum keluar sudah beraktivitas. Izin yang dimiliki malah surat izin usaha,” terangnya.

Sementara sidak yang dilakukan BLH Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu menemukan cairan mirip solar bercampur limbah. Menurut Sekretaris BLH, Agus Hariana, pencemaran tersebut sangat membahayakan lingkungan sehingga diperlukan penanganan serius seperti misalnya membersikan sisa limbah drainase yang mengalir ke pekarangan warga.

“Seharusnya, perusahaan mempuyai Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) agar sisa limbah industri aman dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Karena dampak tersebut bisa menimbulkan efek gatal-gatal pada kulit,” terangnya.

Menurut Agus, PT Dwi Jaya Banyuurip telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apalagi sudah menjalankan aktivitas tetapi belum memiliki izin prinsip. Konsekuensinya kegiatan di lapangan terancam diberhentikan sebelum izin UKL dan UPL terbit.

“Ini bisa masuk ke ranah hukum. Ancamannya dua tahun kurungan dan denda Rp2 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Dwi Jaya Banyuurip, Yuntik Rahayu mengaku tidak tahu menahu tentang dugaan warga terkait pembuangan limbah. Menurutnya, lokasi transit yang dikelolanya tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan limbah.

“Di sini hanya untuk transit sopir saja. Sopir bisa istirahat, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Kalaupun ada limbah yang ditemukan warga, kemungkinan besar perbuatan sopir truk mencuci peralatan yang kena solar,” tandasnya. [oni]