Warga Desa di Aceh Utara Akses Informasi Publik

Warga desa yang tinggal di sekitar tambang Exxon Mobil di Kecamatan Nibong dan Kecamatan Matangkuli, memohon informasi publik pada 5 badan publik di Kabupaten Aceh Utara. Sekitar 20 orang warga yang tergabung dalam community center ini mengajukan surat permohonan informasi publik pada 5 badan publik yang dituju yaitu: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD),[…]

PWYP Selenggarakan Workshop bagi TKPKD Daerah Pilot

Sumbawa Barat-PWYP Indonesia menyelenggarakan workshop bertema “Penyusunan Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Multidimensional Poverty Index (MPI) dan Pengembangan Resource Center di Daerah Industri Migas dan Tambang” yang berlangsung pada 20-22 Januari 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat ini, mengundang peserta dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di 4 daerah yaitu Kab.[…]

Pemkab Aceh Utara Teken Piagam Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah keniscayaan bagi pemerintahan yang terbuka, demokratis, dan maju. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik, salah satunya melalui infrastruktur pelayanan informasi yang standar. Dimana UU ini salah satunya mengamanatkan Pemda untuk membentuk dan menunjuk PPID (Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) serta membuat DIP (Daftar Informasi Publik). Hal tersebut ditujukan agar hak informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam

Aceh Utara, salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terletak pada posisi terletak pada posisi 960 47’ – 970 31’ Bujur Timur dan 040 43’ – 050 16’ Lintang Utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 592.204 jiwa. Kabupaten Aceh Utara termasuk sebagai kawasan industry di Provinsi Aceh, dengan adanya industry pengolahan gas alam cair PT[…]

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh Utara

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai payung hukum yang kuat untuk menjamin setiap warga negara mendapat informasi publik yang benar dan akurat, ternyata belum diiringi dengan kesiapan badan publik di daerah. Dalam konteks implementasi KIP, badan publik seharusnya siap dan mampu menyediakan serta melayani permohonan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya. Ketidaksiapan ini terlihat[…]

Partisipasi Kepala Daerah Piloting Project RRC Dalam South East Asia Local Leader Forum

Sejumlah Kepala Daerah dari wilayah piloting project program Reversing the Resource Curse, yaitu Bupati Aceh Utara, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Bojonegoro dan Sekda Sumbawa Barat hadiri acara“South East Asia Local Leader Forum 2014.” Acara tersebut diinisiasi oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Article 33 Indonesia bekerja sama dengan Natural Resource Governance Institute, (13/10) di Yogyakarta. Melalui forum ini diharapkan ada sharing pembelajaran atas pengelolaan industri ekstraktif antar Kepala Daerah di Kawasan Asia Tenggara dan bisa memberikan rekomendasi dan kontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan di masa depan.

TKPKD Aceh Utara Revisi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan dokumen penting sebagai arahan dan rujukan pemerintah daerah untuk menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu SPKD akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adanya dokumen ini dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan terencana.