Jatah Dana Desa Rp 1 Miliar Tak Terserap

Peneliti Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Arie Sudjito mendesak pemerintah kabupaten membantu pemerintah desa agar segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Saat ini, sebagian desa banyak yang belum merampungkan APBDes sehingga laju penyerapan jatah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) melambat. “Kabupaten harus melakukan supervisi, jangan malah menakut-nakuti pemerintah desa,” kata Arie, Minggu 31 Mei 2015.

Mensos Memastikan Warga Miskin Terdata Program Pemerintah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi sejumlah rumah keluarga miskin di Aceh untuk memastikan apakah sudah terdata di program kesejahteraan sosial atau belum. Dalam kunjungannya ke sebuah rumah keluarga miskin di Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Sabtu (30/5), Menteri Khofifah sempat menanyakan program kesejahteraan sosial apa yang sudah diterima.

Kemensos Validasi Data Kemiskinan Berbasis Keluarga

Untuk memastikan data kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak menggunakan pendekatan rumah tangga seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Kemensos justru melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di sela-sela rapat tim validasi dan verifikasi data kemiskinan di kantor Kemensos Jakarta, Senin (25/5).

PP Dana Desa Direvisi, Inilah Poin-Poin Pentingnya

Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 itu.