Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro

Bagaimanakah membangun sebuah mekanisme transparansi tata kelola migas? Lembar fakta ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dalam membangun tata kelola migas di Kabupaten Bojonegoro. Transparansi ini dibangun oleh kerjasama antara perusahaan migas, SKPD terkait, pemerintah pusat, dan tim transparansi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari transparansi yang dibangun.

Poverty Resource Center (PRC), Pusat Informasi dan Data Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro

Publikasi ini adalah sebuah modul tentang proses pembuatan peta data kemiskinan yang diberi nama populer “Poverty Resource Center”. Poverty Resource Center merupakan sebuah aplikasi yang menampilkan data statistik berdasar geografis, menarik, dan bisa diunggah di website sehingga mudah diakses oleh siapa saja yang memerlukan. Aplikasi ini bermaksud memudahkan penggunaan data dan informasi terkait kemiskinan dalam pengambilan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Aplikasi ini disusun atas inisiatif Bojonegoro Institute.

Community Center Desa Sudu Diskusikan Temuan Limbah Blok Cepu

Ditemukan cairan mirip solar di pekarangan warga Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro (02/05) lalu. Diduga cairan ini berasal dari limbah industri PT Dwi Jaya Banyuurip (PT DJB). Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan rekanan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) sebagai pengelola lapangan minyak dan gas bumi Banyuurip Blok Cepu. PT DJB ini merupakan perusahaan pengelola jasa transit limbah industri EMCL ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).

Inovasi Kebijakan ADD Migas Bojonegoro

Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan inovatif dengan mengalokasikan 12,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk desa-desa se-Kabupaten Bojonegoro. Penyalurannya diatur dengan mekanisme 60 persen (dari 12,5 persen DBH Migas) dibagi rata untuk semua desa se-Kabupaten Bojonegoro atau disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Migas Minimal. Sedangkan 40 persen lagi dibagi secara proporsional berdasarkan variabel kawasan, atau disebut dengan ADD Migas Proporsional. Ketentuan ADD Minimal (60% dibagi rata setiap desa) diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.

PWYP Selenggarakan Workshop bagi TKPKD Daerah Pilot

Sumbawa Barat-PWYP Indonesia menyelenggarakan workshop bertema “Penyusunan Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Multidimensional Poverty Index (MPI) dan Pengembangan Resource Center di Daerah Industri Migas dan Tambang” yang berlangsung pada 20-22 Januari 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat ini, mengundang peserta dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di 4 daerah yaitu Kab.[…]

Bojonegoro Kembangkan Resource Center Penanggulangan Kemiskinan Berbasis IT

Persoalan mendasar dalam strategi dan program penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan dan akses data, termasuk intergrasi data antar-dinas terkait dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Hal tersebut diperparah dengan persepsi birokrat yang menganggap bahwa data pemerintah masih dianggap rahasia, sulit diakses, bersifat sektoral serta belum menjadi milik semua SKPD. Akibatnya, program-program penanggulangan kemiskinan ditengarai tidak efektif karena tidak adanya kesinkronan program yang tepat sasaran dan ditopang oleh data yang kuat.

Forum Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID SKPD

“Keterbukaan informasi telah diatur dalam Undang-Undang KIP, diperkuat Peraturan Komisi Informasi dan di Bojonegoro dipertegas dengan Perbup Nomor 40 tahun 2014,” ujar Lulus Harka Anggara, Pegiat Bojonegoro Institute. Menurut Lulus, nama panggilannya, di dalam regulasi yang sudah ada, mekanisme pelayanan informasi publik telah diatur sedemikian detail. Seperti harus adanya Pejabat khusus yang melayani permintaan informasi atau disebut PPID, ada SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan informasi publik dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP),serta adanya deks atau meja informasi di masing-masing SKPD.