Indragiri Hulu Menuju Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan mengusung pilar Open Government Indonesia, Pemkab Inhu telah memberikan bukti serta komitmen menuju layanan publik yang lebih baik.

Warga Desa Sungai Parit dan Sungai Limau Minta Informasi Blok Binio ke PPID Kab. Inhu

Sebagai warga yang terkena dampak langsung dari aktivitas tambang, warga Desa Sungai Parit bersama dengan warga Desa Sungai Limau mendatangi PPID Utama Kab. Indragiri Hulu untuk meminta beberapa informasi publik. Informasi publik yang diminta antara lain: dokumen AMDAL, dokumen rumah layak huni, dokumen HGU (Hak Guna Usaha), data lifting migas Blok Binio, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Binio, serta data program dan besaran bantuan CSR bagi desa sekitar Blok Binio. Permohonan informasi publik tersebut dilakukan pada 5 November 2014. Untuk menindaklanjuti permohonan itu, pada 21 November 2014 warga kembali mendatangi PPID utama Inhu, namun warga hanya memperoleh dokumen AMDAL dan dokumen rumah layak huni.

Partisipasi Kepala Daerah Piloting Project RRC Dalam South East Asia Local Leader Forum

Sejumlah Kepala Daerah dari wilayah piloting project program Reversing the Resource Curse, yaitu Bupati Aceh Utara, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Bojonegoro dan Sekda Sumbawa Barat hadiri acara“South East Asia Local Leader Forum 2014.” Acara tersebut diinisiasi oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Article 33 Indonesia bekerja sama dengan Natural Resource Governance Institute, (13/10) di Yogyakarta. Melalui forum ini diharapkan ada sharing pembelajaran atas pengelolaan industri ekstraktif antar Kepala Daerah di Kawasan Asia Tenggara dan bisa memberikan rekomendasi dan kontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Workshop DIP dan SOP PPID Inhu untuk Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan menjadi hal penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di semua level pemerintahan. Keterbukaan ini akan mendorong perbaikan relasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat, karena tersedianya ruang bagi publik untuk mengoreksi kebijakan mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang dijalankan.

Penguatan Kapasitas Community Center di Inhu

Forum Indonesia Untuk transparansi Anggaran (FITRA) Riau bersama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar pelatihan penguatan kapasitas anggota community center (CC) di tiga desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yakni Desa Siambul, Desa Sungai Limau dan Desa Sei Parit. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Reversing Resource Curse yang didukung oleh Ford Foundation.

Saatnya Warga Desa Sekitar Tambang Proaktif!

“Banyak warga di desa kami yang tidak punya dokumen kependudukan” ujar Batin Madi. Ia adalah salah satu warga Desa Sungai Limau, sebuah desa di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. “Dokumen kependudukan yang tidak kami punya seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta nikah, dan akta lahir” tambahnya. Tidak memiliki dokumen kependudukan ini mengakibatkan warga sulit mengakses bantuan sosial yang diberikan pemerintah, juga program penanggulangan kemiskinan lainnya.