Bedah APBD Indragiri Hulu Bersama Masyarakat Sekitar Tambang

Tahun lalu mereka masih bertanya, APBD itu apa??, kito orang kecil ini tidak tahu apa2, Tapi itu tahun lalu ……. Sekarang beda, mereka sudah mulai mengidentifikasi RKPD Indragiri Hulu, program – program apa saja yang akan di buat dikampung mereka ditahun 2015..? Berapa jumlah usulan yang terakomodir saat musrembang lalu..? Mereka baru sadar,, “Bagaimana kami[…]

Community Center Desa Sudu Diskusikan Temuan Limbah Blok Cepu

Ditemukan cairan mirip solar di pekarangan warga Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro (02/05) lalu. Diduga cairan ini berasal dari limbah industri PT Dwi Jaya Banyuurip (PT DJB). Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan rekanan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) sebagai pengelola lapangan minyak dan gas bumi Banyuurip Blok Cepu. PT DJB ini merupakan perusahaan pengelola jasa transit limbah industri EMCL ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).

Sudah Optimalkah Pemanfaatan Tambang Bagi Kesejahteraan Masyarakat di NTB?

Kekayaan emas, tembaga dan mineral lainnya dalam perut bumi Nusa Tenggara Barat (NTB), ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Faktanya, angka kemiskinan NTB masih diatas rata-rata angka kemiskinan nasional (11,6%). Pun juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah rata -rata nasional (73,81), yakni 67,73. Belum lagi dengan ironi NTB yang dikenal sebagai provinsi nomor satu pengekspor buruh migran di Indonesia.

Audit Sosial: Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tambang

SOMASI NTB bekerjasama dengan PWYP Indonesia selenggarakan pelatihan audit sosial untuk warga di wilayah lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara. Hadir dalam pelatihan ini perwakilan dari dua Community Center, yaitu Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh dan Desa Kertasari Kec. Taliwang. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/4) ini mengundang Miftahul Huda, pegiat transparansi dari FITRA Jatim sekaligus penulis buku “Bara Abadi di Kampung Migas” sebagai pemateri.

Inovasi Kebijakan ADD Migas Bojonegoro

Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan inovatif dengan mengalokasikan 12,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk desa-desa se-Kabupaten Bojonegoro. Penyalurannya diatur dengan mekanisme 60 persen (dari 12,5 persen DBH Migas) dibagi rata untuk semua desa se-Kabupaten Bojonegoro atau disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Migas Minimal. Sedangkan 40 persen lagi dibagi secara proporsional berdasarkan variabel kawasan, atau disebut dengan ADD Migas Proporsional. Ketentuan ADD Minimal (60% dibagi rata setiap desa) diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.

SOMASI NTB Gelar Pelatihan Audit Sosial Untuk Pengawasan Sektor Tambang

Keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik merupakan prasyarat pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan. begitupun disektor pertambangan, dengan potensi korupsi yang sangat tinggi, dibutuhkan partisipasi aktif publik setempat untuk mengawasi setiap pelaksanaan atau pola hubungan antara pemerintah daerah. Terutama dalam konteks bantuan hibah dan sumber pendapatan yang bisa diserap dari sektor tersebut.

PWYP Selenggarakan Workshop bagi TKPKD Daerah Pilot

Sumbawa Barat-PWYP Indonesia menyelenggarakan workshop bertema “Penyusunan Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Multidimensional Poverty Index (MPI) dan Pengembangan Resource Center di Daerah Industri Migas dan Tambang” yang berlangsung pada 20-22 Januari 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat ini, mengundang peserta dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di 4 daerah yaitu Kab.[…]

Bojonegoro Kembangkan Resource Center Penanggulangan Kemiskinan Berbasis IT

Persoalan mendasar dalam strategi dan program penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan dan akses data, termasuk intergrasi data antar-dinas terkait dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Hal tersebut diperparah dengan persepsi birokrat yang menganggap bahwa data pemerintah masih dianggap rahasia, sulit diakses, bersifat sektoral serta belum menjadi milik semua SKPD. Akibatnya, program-program penanggulangan kemiskinan ditengarai tidak efektif karena tidak adanya kesinkronan program yang tepat sasaran dan ditopang oleh data yang kuat.

Banyak Warga Suku Adat Talang Mamak yang Tidak Bisa Mengakses Layanan Program Penanggulangan Kemiskinan

Suku Adat Talang Mamak, atau dikenal dengan sebutan lain “Suku Langkah Lama “ atau “Suku Anak Dalam” merupakan suku pedalaman yang tinggal di pedalaman hutan Indragiri Hulu, Riau. Dengan pola hidup yang masih sangat sederhana, menggantungkan hidup dari hutan yang ditinggali. Aktivitas berburu, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan non-kayu menjadi aktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.