Community Center Desa Dasan Anyar Akses Informasi BPJS Kesehatan

Ilustrasi (Sumber: Kompas.com)

Proses pendampingan Community Center Desa Dasan Anyar, Kabupaten Sumbawa Barat

Keterbukaan informasi menjadi isu penting dalam kerangka pembangunan daerah. “Setahun terakhir Community Center (CC) Desa Dasan Anyar sudah melakukan advokasi terhadap beberapa persoalan di desa” ujar Amalia Ulfa, pendamping CC Dasan Anyar program Reversing Resource Curse. Beberapa persoalan yang ada di desa seperti BPJS, BSM, Pertanian, Kependudukan, Biogas, dan Kelistrikan.

Terkait permasalahan BPJS, ternyata banyak warga yang tidak mengetahui apa itu BPJS. Ketidaktahuan ini mengakibatkan salah paham antara warga dengan petugas kesehatan di Desa Dasan Anyar. Salah satu Bidan Desa, Esti, pernah menangani salah seorang warga yang melahirkan, setelah melahirkan, warga diminta untuk membayar uang administrasi dan beberapa biaya lain selama proses persalinan. Jumlah tagihan tersebut cukup besar bagi warga setempat, yaitu sebesar Rp. 600.000,-

Warga menjadi bertanya-tanya, pasalnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sendiri sudah menerapkan sistem pelayanan kesehatan gratis. Semua warga KSB yang memerlukan perawatan dan pengobatan di Puskesmas tidak dipungut biaya.

Persoalan ini sempat disampaikan kepada Hendri, salah satu anggota CC Dasan Anyar, dan pendamping Desa Dasan Anyar Amalia Ulfa. Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, CC mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan mengundang pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas Jereweh, Bidan Desa, Pemerintah Desa, Ketua RT dan Kadus se Dasan Anyar.

Hasil dari diskusi tersebut, akan dilakukan pertemuan dengan petugas kesehatan Desa Dasan Anyar untuk menyelesaikan persoalan tentang banyaknya biaya persalinan yang diminta oleh petugas setempat. Beberapa hari kemudian CC dengan bidan desa melakukan uji akses, informasi yang didapat adalah banyak warga Desa Dasan Anyar yang tidak memiliki kartu BPJS. Alasan dari penarikan biaya persalinan tersebut, karena karena masyarakat tidak punya kartu BPJS. Bagi warga yang tidak punya kartu BPJS, biaya persalinan normal dikenakan biaya Rp. 600.000,- dan persalinan caesar sebesar Rp. 750.000.

“Ini memang menjadi persoalan bagi petugas medis seperti kami” ujar Esti. “Kami beberapa kali melakukan sosialisasi ke warga, baik melalui kader posyandu maupun langsung ke warga yang datang berobat” tambahnya. Warga beranggapan bahwa proses pembuatan BPJS bisa langsung jadi. Padahal, ada proses yang harus dilalui, dan kartu baru bisa digunakan setelah seminggu dari pembuatan. Hal ini lah yang masih salah dipahami oleh warga.

“Hal ini lebih disebabkan karena warga belum tahu, sehingga muncul pertanyaan saat dikenakan biaya persalinan.” simpul Amalia Ulfa. Sosialisasi BPJS akhirnya berlangsung di kantor Desa Dasan Anyar pada 25 Mei 2015 dengan narasumber dari Dinas Kesehatan KSB.

Pada prinsipnya, warga tidak mempersoalkan apakah program kesehatan gratis masih berjalan atau tidak. Mereka lebih fokus pada bagaimana mengurus kartu BPJS. Keberhasilan lain yang dicapai adalah salah seorang warga yang kurang mampu akhirnya memperoleh pengobatan gratis dari pemerintah daerah. Warga yang mengalami keropos tulang ini tidak hanya di rawat di KSB, tetapi dirujuk ke Mataram untuk mendapat penanganan lebih baik.