Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data

Kemiskinan bukanlah kecelakaan, seperti perbudakan dan apartheid.

Ia ciptaan manusia dan bisa dihilangkan dengan tindakan kemanusiaan.
(Nelson Mandela:1918-2013)

Kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah dan baik negara manapun. Kondisi ini membuat target penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dalam Millenium Development Goals (MDGs). Banyak negara yang telah menggelontorkan dana besar untuk penurunan kemiskinan, namun tidak memberikan efek yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di negara tersebut.

Pemerintah Indonesia, pada era Presiden Susilo Bambang YUdhoyono, telah menyalurkan dana yang cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan. Setiap tahunnya selalu naik. Pada tahun 2007, anggaran alokasi sebesar Rp 53,10 Trilyun. Di tahun-tahun selanjutnya terus naik. Hingga pada tahun 2011, alokasi anggaran sebesar Rp 96,10 Trilyun, lalu 109,20 Trilyun (2012) dan meningkat menjadi Rp 136,50 Trilyun (2013)[1]. Namun,  penurunan angka kemiskinan tidak signifikan, tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang disalurkan. Sebagaimana dilansir dari laporan MDGs Indonesia (2013), yang capaiannya cendrung melamban.

Adalah banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dan inefisiensi penanggulangan kemiskinan. Diantaranya, tolak ukur kemiskinan hanya dipandang sebagai masalah ekonomi (pendapatan) saja, indikator yang dipakai masih menggunakan pendekatan konsumsi kalori. Sebagaimana disampaikan Wiko Saputra-Pegiat Prakarsa, bahwa basis data PPLS 2011, berasal dari sensus 2010. Lalu dihitung garis (threshold) kemiskinan versi konsumsi. 40 persen data terendah di data lagi dengan 14 indikator (BPS). Kemudian dikalkulasi dengan tehnik Proxy Means Test (PMT). Didapatlah penduduk paling miskin sampai penduduk hampir miskin atau rentan. Selanjutnya data diverifikasi dan divalidasi oleh TNP2K (Wiko Saputra:2015). Dengan pendekatan konsumsi ini, ketika terjadi inflasi maka sudah dapat dipastikan kemiskinan akan naik berjamaah (serentak).

Selain itu, ada kecendErungan program-program kemiskinan yang dibuat pemerintah pusat dengan men-genalisir setiap daerah sama. Padahal masing-masing daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda. Karakteristik kemiskinan Bojonegoro, tentu berbeda dengan Tuban, Lamongan dan lainnya. Untuk membuktikan ini dapat dilihat dengan model penghitungan Multidimensional Poverty Indeks (MPI) yang berkembang saat ini.

Masalah mendasar lainnya adalah terkait dengan ketidaktersediaan data kemiskinan yang relevan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk program penanggulangan kemiskinan. Selaras dengan karakteristik kemiskinan masing-masing daerah. Program kemiskinan banyak ragamnya, namun seringkali data yang dibutuhkan sesuai target program tidak tersedia, dan jika data tersedia kebanyakan dari data tersebut tidak relevan, tidak update dan validasinya diragukan. SContoh terhangat, pelaksanaaan Program Kartu Sehat beberapa waktu yang lalu.

Forum dan Integrasi Data

Ukuran keberhasilan suatu kebijakan pembangunan daerah, diukur dari seberapa besar kebijakan tersebut membawa impact terhadap peningkatn atau tidaknya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami tren penurunan. Dari  16,60 persen (2012) menjadi 15,95 persen (2013). Tetapi tingkat kesenjangan (gini ratio), justru naik. Dari 0,27 persen (2011) menjadi 0,31 persen (2012). Begitu pula angka inflasi, mencapai 7,39 persen (2013)[2].

Bagi daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro, agar penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran, fokus dan lokusnya tepat, maka dibutuhkan data dengan indikator  kemiskinan yang sensitif dengan kondisi riil kemiskinan di lapangan. Apakah melakukan survey sendiri adalah cara yang dianggap dapat menjawab pertanyaan terkait dengan masalah ketepatan sasaran penanganan kemiskinan? Apakah Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro perlu melakukan survey sendiri?  Hal yang perlu diketahui bahwa untuk melakukan satu survey itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk satu kuisioner seandainya dialokasikan sebesar Rp 25.000,00 lalu dikalikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) atau  minimal 50% jumlah total KK di Kabupaten Bojonegoro. Anggaran yang dibutuhkan jelas sangat besar, belum lagi apakah survey itu selalu diupdate dan lain-lain. Ada kemungkinan bahwa data hasil survey sendiri  tersebut tidak  diakui oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, ini patut jadi pertimbangan perlu atau tidaknya melakukan survey sendiri.

Pada sisi yang lain, sebenarnya sudah banyak sekali instansi dan pelaksana program  yang melakukan survey-survey. Seperti  BPS, BKKBN, PNPM, PKH, Badan Ketahan Pangan, SKPD dan lainnya. Masing-masing melakukan survey dengan keterbatasan-kelemahan dan metode yang berbeda, tetapi indikator yang dipakai masih bisa dikatakan hampir sama atau minimal sebagian ada yang sama. Hanya masalahnya hasil survey, dari indikator yang disurvey tidak pernah disosilisasikan. Cenderung tertutup untuk internal program sendiri.

Dengan data-data yang tersedia diberbagai instansi tersebut, sebenarnya dapat dilakukan penyusunan database kemiskinan dengan bertolak pada indikator yang sudah dihasilkan dari survey-survey selama ini. Dengan dibangunnya database kemiskinan, diharapkan indikator dan hasil survey dipublikasi dan dapat diketahui masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan indikator dan hasil survey tersebut. Setelah itu, diharapkan ada feedback dari masyarakat.

Disinilah pentingnya fungsi forum data. Melibatkan instansi atau otoritas yang mempunyai data-data kemiskinan untuk duduk ‘’bareng’. Melakukan koordinasi, mensosialisasikan hasil survey (indikator yang disurvey), verifikasi, validasi, integrasi dan rekomendasi-rekomendasi. Forum data ini bisa saja dengan memaksimalkan Kelompok Kerja (Pokja) Data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Agar menghilangkan ego sektoral maka dapat juga diikat melalui ketentuan Peraturan Bupati atau lainnya.

Selain untuk kepentingan Pemda, database yang sudah disusun tersebut dapat digunakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi untuk kepentingan advokasi maupun riset-riset yang akan memunculkan gagasan, usulan atau rekomendasi baru untuk perbaikan penanggulangan kemiskinan.  Sehingga menjadi penting melakukan penyusunan database kemiskinan berdasarkan data survey yang sudah tersedia.

Khusus untuk  menghadapi  pendataan PPLS 2015, yang menurut rencananya akan dilakukan pada pertengahan 2015 ini. Maka diperlukan persiapan-persiapan. Diantaranya dengan mempersiapkan prelist awal untuk nama-nama yang seringkali luput dari pendataan, seperti pada kasus PPLS 2011. Pembuatan prelist ini dengan melibatkan banyak pihak, utamanya stakeholder desa. Jika ini tidak dikawal, permasalahan data akan selalu berulang-ulang. Salam.

*Aw. Syaiful Huda, Pegiat Bojonegoro Institute

Sumber:
[1] Kemenkeu (diolah Prakarsa 2014)
[2] Data BPS Bojonegoro (2014)