Mensos: Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Harus Akurat!

Pada 2013 lalu pemerintah memberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta pendudukan sebagai penanda rumah tangga miskin dan rentan. Para pemegang KPS tersebut merupakan 25 persen dari rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.
Saat ini KPS sedang digantikan dengan Kartu Keluarga Sehat (KKS). Fungsi KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Namun, sepanjang periode 2011-2015 ditemukan banyak terjadi kasus ketidakakuratan data. Padahal, Program Perlindungan Sosial (KPS) membuntuhkan pasokan data yang akurat. Karena itulah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mencanangkan perlunya verifikasi dan validasi data pemegang KPS yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan masyarakat.

Strengthening PPID, SOMASI NTB Holds a Workshop

Strategic cooperation between Sumbawa District government with SOMASI NTB in opennes public information is getting more intensive. This cooperation describes in workshop that hold by both of them. The workshop that will hold during 22-24 October, is aimed to improve information and documentation service. Participants in this workshop are PPID’s staff in every public agency. They will arrange[…]