Forum Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID SKPD

Bojonegoro-Senin, 30 Maret 2015, bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Kabupaten Bojonegoro atau yang disebut PPID Utama, bekerjasama dengan Bojonegoro Institute melaksanakan kegiatan Forum Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID Satuan Kerja Pejabat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Kegiatan dimulai sekita pukul 09.00 wib ini, dihadiri beberapa PPID SKPD. Nampak perwakilan PPID Dinas Kominfo, Dinas Pendapatan, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Joko Suherman, Nara Sumber dari PPID (Utama) Kabupaten Bojonegoro, mengatakan bahwa di tahun 2014 yang lalu Kabupaten Bojonegoro meraih peringkat ke-5 (lima) dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan evaluasi akan dilakukan rutin, dan bertujuan untuk  meningkatkan mutu pelayanan informasi publik di lingkungan SKPD Pemkab setempat.

“Keterbukaan informasi telah diatur dalam Undang-Undang KIP, diperkuat Peraturan Komisi Informasi dan di Bojonegoro dipertegas dengan Perbup Nomor 40 tahun 2014,” ujar Lulus Harka Anggara, Pegiat Bojonegoro Institute.

Menurut Lulus, nama panggilannya, di dalam regulasi yang sudah ada, mekanisme pelayanan informasi publik telah diatur sedemikian detail. Seperti harus adanya Pejabat khusus yang melayani permintaan informasi atau disebut PPID, ada SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan informasi publik dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP),serta  adanya deks atau meja informasi di masing-masing SKPD.

“DIP itu memuat daftar informasi publik yang ada di SKPD terkait. Adanya DIP ini supaya memudahkan masyarakat mengetahui  SKPD mana jika ia akan mengakses informasi. Biar nanti tidak salah kamar. Kalau diumpamakan SKPD itu dengan Apotek, maka DIP semacam list obat yang ada di Apotek tersebut,” Jelasnya.

Menurut Pegiat Bojonegoro Institute ini, mekanisme Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro itu sebenarnya sudah banyak sekali. Tinggal dioptimalkan oleh masyarakat serta ditingkatkan mutu atau kualitas pelayanannya oleh pemberi layanan. Ia merinci ada sekitar 4 wadah pelayanan informasi publik di Bojonegoro. Ada dialog publik setiap jumat, ada Lapor, ada sms center dan pembentukan PPID di setiap SKPD dan BUMD.

“Saya mengapresiasi forum dialog publik, yang dilakukan Pak Bupati bersama jajaran SKPD. Wadah ini menjadi pembeda dengan daerah lain. Semoga masyarakat memanfaatkan wadah ini untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan keluhan atas permasalahan yg mereka hadapi. Serta ide atau gagasan membangun Bojonegoro lebih baik, yang transparan dan partisipatif”

Khusus mengenai PPID ini, merupakan amanat UU KIP yang lahir tahun 2008.. “institusionalisasi keterbukaan informasi publik yg diatur UU KIP ya PPID. Di PPID itu ada SOP, ada DIP, ada desk dan meja pelayanan informasi,” terangnya.

“Yang pingin tahu Bojonegoro tidak hanya orang Bojonegoro. Dari daerah luar, bahkan luar negeri juga sangat banyak. Mereka utamanya pingin tahu perkembangan Bojonegoro setelah adanya Migas,” tambah Lulus.

Oleh karena itu menurut Lulus, nama panggilannya, mekanisme pelayanan informasi publik harus bisa juga diakses dari jarak jauh, mudah, murah dan valid. Salah satunya dengan Sistem informasi Publik (SIP) yaitu website yang terintegrasi. Saat ini sudah 17 SKPD yang membentuk PPID. DIP sebagian sudah punya dan sudah diunggah di website SKPD yang bersangkutan.

“Hak mendapatkan informasi  yang dijamin oleh undang-undang itu adalah setiap orang. Bukan hanya atas nama  lembaga atau organisasi, ini yang harus kita pahami bersama. Karena beberapa minggu yang lalu ada yang ngeluh dan menanyakan ke kami, bahwa ada satu-dua SKPD yang  menyaratkan harus atas nama lembaga jika ingin mengakses informasi,” tukasnya.

Dalam forum evaluasi diantaranya membahas tampilan dan konten website dan Sistem Informasi Publik (SIP), DIP, dan pentingnya adanya meja pelayanan informasi public di setiap SKPD.(Sh/Ls)

Sumber : Bojonegoro Institute