Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh Utara

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai payung hukum yang kuat untuk menjamin setiap warga negara mendapat informasi publik yang benar dan akurat, ternyata belum diiringi dengan kesiapan badan publik di daerah. Dalam konteks implementasi KIP, badan publik seharusnya siap dan mampu menyediakan serta melayani permohonan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya. Ketidaksiapan ini terlihat saat uji akses dilakukan oleh MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) pada beberapa SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) sepanjang tahun 2013-2014. Semua informasi yang diujiakses berakhir dengan mediasi.

Menurut Hafidh Polem, Koordinator Program Reversing Resource Curse, “PPID di masing-masing SKPK yang dimediasi oleh Komisi Informasi Aceh, baru menyerahkan informasi setelah mendapat penjelasan tentang UU KIP. Lebih mirisnya, ada SKPK yang sama sekali tidak mengetahui adanya UU KIP.”

Hal inilah yang mendorong MaTA bersama PWYP Indonesia melakukan penguatan PPID khususnya di Aceh Utara. Penguatan PPID ini terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti workshop penyusunan SOP dan DIP bagi PPID Aceh Utara, dan pendampingan/asistensi teknis dalam penyusunan DIP dan SOP.

Alamsyah Saragih menjadi fasilitator dalam workshop penyusunan SOP dan DIP yang berlangsung pada 15-16 Januari lalu. Hadir dalam workshop ini 6 PPID pembantu dari 6 SKPK dan 1 PPID utama. “Tujuan workshop ini adalah untuk meningkatan kapasitas bagi PPID utama dan pembantu dalam menyusun SOP dan DIP juga membangun integrasi antara PPID utama dan PPID pembantu dalam pengumpulan, pendokumentasian, dan penyebarluasan data dan informasi publik.” ujar Hafidh Polem.

Dalam workshop ini PPID pembantu yang terlibat sebagai peserta adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan ESDM, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, serta Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Aceh Utara.

Selepas workshop, dilakukan asistensi teknis bagi PPID utama dan PPID pembantu untuk menyelesaikan SOP layanan informasi dan DIP di masing-masing SKPK. “Dalam asistensi teknis ini, staff PPID yang belum memahami teknis penyusunan dapat menanyakan langsung pada Komisi Informasi Aceh, sebagai narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan asistensi teknis. Asistensi teknis ini lahir 6 draft Daftar Informasi Publik dari 6 PPID Pembantu.” ujar Hafidh Polem.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *