Jalan Panjang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hulu

Implementasi keterbukaan informasi publik di daerah mempunyai tantangan tersendiri. Walaupun UU no. 14 tahun 2008 ini sudah diundangkan sejak tahun 2008, namun implementasi di daerah baru bisa berjalan beberapa tahun setelahnya.

Seperti halnya di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Pemda Inhu menyambut baik UU ini dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tahun 2011 melalui SK Bupati no. 279/2011.Bukan hanya PPID utama sebagai pengelola informasi publik, di tahun 2011 juga terbentuk PPID pembantu dari dinas-dinas terkait.

Sayangnya, dua tahun berjalan PPID tidak berjalan secara aktif. Kepala Dishubkominfo yang menjadi ketua PPID, Erfandi mengatakan “hal ini dikarenakan pengelola PPID yang belum memahami kinerja PPID sebagai pusat pelayanan informasi publik di daerah, dan belum adanya petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsi PPID”.

Di tahun 2012, Inhu menjadi salah satu pilot project Open Government Partnership (OGP) dan salah satu programnya adalah pengaktifan PPID. Selama pendampingan dari UKP4 ini, PPID Inhu telah menerbitkan instruksi bupati tentang Standar Operasional Prosedur tentang permohonan informasi publik, Daftar Informasi Publik, dan website www.ppid.inhukab.go.id.

Namun saat FITRA Riau melakukan uji akses informasi terkait anggaran di tahun 2013, respon dari PPID belum positif. “Hasil uji akses informasi menunjukkan bahwa pelaksanaan UU KIP di Inhu belum terimplementasi dengan baik”.” ujar Romagia, pelaksana program Reversing Resource Curse.

Melalui program Reversing Resource Curse inilah, FITRA Riau bekerja sama dengan PWYP Indonesia dalam mendorong transparansi dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan, dengan salah satu fokus adalah mendorong keterbukaan informasi publik.

Di awal tahun 2014, dimulailah konsolidasi dengan pemerintah daerah melalui pertemuan-pertemuan informal. Kemudian disusul dengan pengembangan kapasitas bagi PPID utama dan pembantu yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun DIP yang belum lengkap dan menyiapkan SOP. Setelah pengembangan kapasitas, dilakukan pendampingan terhadap pengelola PPID untuk merampungkan DIP, berupa pertemuan-pertemuan dengan SKPD terkait.

Pada 24 September 2014 lalu, bertepatan dengan peringatan hari Right to Know Day, diselenggarakan sosialisasi PPID dan peluncuran DIP untuk 9 SKPD dan SOP pelayanan informasi publik.

“Hal yang menarik adalah PPID menyusun DIP khusus industri ekstraktif. DIP ini terdiri dari informasi-informasi terkait pertambangan seperti perusahaan-perusahaan yang beroperasi, izin, serta luasan wilayah tambang, serta data penerimaan daerah dari DBH pertambangan”. Implementasi UU KIP di Inhu memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, namun tetap perlu terus diperjuangkan mengingat keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *