Kemensos Validasi Data Kemiskinan Berbasis Keluarga

26 Mei 2015 13:55 — Stevani Elisabeth

JAKARTA – Untuk memastikan data kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak menggunakan pendekatan rumah tangga seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Kemensos justru melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di sela-sela rapat tim validasi dan verifikasi data kemiskinan di kantor Kemensos Jakarta, Senin (25/5).
Ia menjelaskan, validasi dan verifikasi data kemiskinan berbasis keluarga ini bertujuan agar setiap keluarga yang ada di dalam satu rumah bisa menerima manfaat dari program pemerintah. Program tersebut antara lain beras murah untuk rakyat miskin (raskin), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurutnya, di Indonesia, dalam satu rumah bisa ada tiga hingga empat keluarga yang tinggal bersama dan mereka sama-sama tidak mampu. “Saya pernah datang ke salah satu rumah yang dihuni lebih dari dua keluarga. Dalam rumah tersebut, hanya satu keluarga yang dapat raskin,” kata Khofifah.
Mensos menjelaskan, ada beberapa ruang lingkup dan sasaran kerja dari tim validasi dan verifikasi data Kemensos. Pertama, melakukan penyisiran dari berbasis rumah tangga ke berbasis keluarga untuk mengetahui exclusion error dari program KKS. Kedua, melakukan verifikasi terhadap kepala keluarga pemegang KKS. Tim juga melakukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB).
Pada kesempatan tersebut, Mensos Khofifah juga menjelaskan, dari 163.000 penyandang disabilitas di Indonesia, baru 22.000 orang yang mendapatkan bantuan ODKB. “Penyandang disabilitas perlu disisir kembali. Kami berharap 163.000 penyandang disabilitas ini dapat bantuan ODKB,” ujarnya.
Pencairan PSKS
Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kemensos, Mukman Nuryana menjelaskan, baru 27 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan. Selain itu, ada 115 kabupaten/kota yang sedang melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan karena anggarannya baru turun. Sementara itu, masih ada 371 kabupaten/kota yang baru melakukan persiapan untuk validasi dan verifikasi data kemiskinan.
Mukman mengungkapkan, pada pelaksanaan program KKS 2014, ada 418.000 KK yang belum mencairkan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). “Kami akan melakukan validasi dan verifikasi data 418.000 KK yang tidak mencairkan PSKS,” ujarnya.

Sumber : Sinar Harapan