Partisipasi Kepala Daerah Piloting Project RRC Dalam South East Asia Local Leader Forum

YOGYAKARTA – Sejumlah Kepala Daerah dari wilayah piloting project program Reversing the Resource Curse, yaitu Bupati Aceh Utara, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Bojonegoro dan Sekda Sumbawa Barat hadiri acara“South East Asia Local Leader Forum 2014.”  Acara tersebut diinisiasi oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Article 33 Indonesia bekerja sama dengan Natural Resource Governance Institute, (13/10) di Yogyakarta.  

Melalui forum ini diharapkan ada sharing pembelajaran atas pengelolaan industri ekstraktif antar Kepala Daerah di Kawasan Asia Tenggara dan bisa memberikan rekomendasi dan kontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Pada acara yang dibuka langsung oleh Rektor UGM, Prof Pratikno (sekarang Menteri Sekretaris Negara RI), para pemimpin daerah tersebut berkesempatan memaparkan sejumlah inisiatif di tingkat lokal untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor ekstraktif. Bupati Bojonegoro, Suyoto memaparkan telah dilakukannya upaya untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor migas yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan perencanaan yang akuntabel dan transparan di Bojonegoro. 

“Oleh karena itu, Kabupaten Bojonegoro mendorong beberapa regulasi lokal seperti Peraturan Bupati No. 31/2009 tentang Alokasi Dana Desa khusus Migas, Perda No. 11/2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (endowment fund), Perda No. 28/2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif dan Penerbitan Perda 23/2011 yang menjamin diberdayakannya tenaga unskill dan pengusaha local,” tutur Sunyoto.

Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah inisiatif membangun pemerintahan yang terbuka melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksanaan UU No 14/2008 tentang KIP. Selain itu, untuk mendukung operasional layanan informasi publik tersebut, pihaknya juga telah mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) sebagai inisiatif pengembangan pelayanan informasi yang menjadi satu-satunya di Indonesia. “Kabupaten Inhu juga telah mengembangkan Daftar Informasi Publik (DIP) sektor ekstraktif industri yang dapat diakses melalui link: http://ppid.inhukab.go.id/content/dip-ekstraktif-industri,” tutur Yopi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Musyafirin memaparkan makalah berjudul“Pengalaman Dari Batu Hijau Untuk Asia Tenggara” yang mengangkat isu tentang usaha peningkatan pendapatan daerah danpemanfaatan dari sektor pertambangan. Sekda yang menyusun disertasi tentang Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara tersebut  mengungkapkan bagaimana posisi dan relasi Pemerintah Daerah – Pemerintah Pusat – PT Newmont Nusa Tenggara dalam Kontrak Karya dan dampaknya terhadap masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. “Terobosan lain adalah regulasi di tingkat lokal seperti Peraturan Bupati Nomor 30/2010 tentang Surat Keterangan Asal Barang yang diharapkan bisa mengkalkulasikan berapa sumberdaya yang keluar dan berapa seharusnya pendapatan yang akan diterima dan yang hilang; penetapan pajak daerah ataupun skema divestasi saham Newmont walaupun diakui skema kepemilikannya memiliki banyak kelemahan,” tukasnya.