Audit Sosial: Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tambang

Pelatihan Audit Sosial Warga Community Center di KSB. (Dok. PWYP)

Pelatihan Audit Sosial Warga Community Center di KSB. (Dok. PWYP)

SOMASI NTB bekerjasama dengan PWYP Indonesia selenggarakan pelatihan audit sosial untuk warga di wilayah lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara. Hadir dalam pelatihan ini perwakilan dari dua Community Center, yaitu Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh dan Desa Kertasari Kec. Taliwang. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/4) ini mengundang Miftahul Huda, pegiat transparansi dari FITRA Jatim sekaligus penulis buku “Bara Abadi di Kampung Migas” sebagai pemateri.

Menurut Miftahul Huda, Audit Sosial merupakan salah satu metode dalam menilai dan menunjukkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan, terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun perusahaan. Mengingat desa-desa yang berada di wilayah tambang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah daerah dan PT NNT sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Warga yang tergabung dalam Community Center menyambut baik pelatihan ini. Seperti yang disampaikan oleh Zaenuddin perwakilan dari Desa Kertasari menyampaikan “Audit sosial ini penting dalam mengevaluasi apakah suatu program pemerintah/perusahaan tambang sudah tepat sasaran atau belum. Audit sosial juga menjadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan oleh warga dalam mendorong transparansi terkait informasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dan program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Melalui pelatihan ini kami juga menjadi tahu bagaimana langkah-langkah melakukan audit sosial.”

Hal senada juga disampaikan oleh Andi Irma, pendamping Community Center Desa Kertasari, “Selama ini banyak program penanggulangan kemiskinan yang masuk ke Desa Kertasari, tetapi banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak dapat, dan sebaliknya.”

Irma menjelaskan selama ini fungsi BPD sebagai pengawas kinerja pemerintah desa kurang berjalan efektif. Karena kinerja pemerintah desa yang tersandera kepentingan kepala desa dan teman-temannya. Sehingga dengan pelatihan ini, warga menjadi tahu bagaimana mengaplikasikan audit sosial sebagai upaya mengawasi kinerja pemerintah desa khususnya program penanggulangan kemiskinan.

“Sebetulnya, aktivitas audit sosial ini sudah dijalankan oleh warga”, ungkap Ulfah, pendamping Community Center di Desa Dasan Anyar. Menurutnya, selama ini partisipasi warga di Desa Dasan Anyar cukup tinggi juga pemerintah desa yang kooperatif dan mau terbuka kepada publik. Aktivitas audit sosial ini berjalan ketika warga menelusuri informasi saat adanya bantuan pemasangan listrik gratis dan biogas. Masalah terjadi ketika jumlah bantuan tidak sesuai dengan informasi yang didapat warga. Ulfah menambahkan, yang masih menjadi hambatan adalah pemerintah daerah (pemkab) yang masih belum terbuka kepada masyarakat.

Seperti yang disampaikan di awal, bukan hanya untuk memantau program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, pelatihan ini juga mendorong warga dalam melihat efektivitas program CSR PT NNT. Dimana PT NNT merupakan perusahaan tambang multinasional yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Deni Wan Putra, “Program CSR PT NNT harus diarahkan dan disinergikan dengan kebijakan perencanaan program pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.”

“Tidak jarang pemerintah dan perusahaan tambang tidak mampu bersinergi dalam konteks program dan cenderung tidak memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Pengelolaan dana CSR juga tidak sepenuhnya didasarkan atas kebutuhan warga lingkar tambang. Bahkan, dana-dana CSR digunakan untuk membiayai proyek – proyek megah yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan maksud kesejahteraan dan kemakmuran, sebut saja pembangunan GOR dengan biaya mencapai Rp 77,5 Milyar.” Sambung Deni.

Melalui audit sosial ini, harapannya warga semakin proaktif dalam melakukan audit sosial, sebagai upaya dalam memanfaatkan keterbukaan informasi yang tercantum dalam UU KIP. Juga upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar tambang menjadi semakin efektif yang dilihat dari menurunnya angka kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Link Terkait :

SOMASI NTB Gelar Pelatihan Audit Sosial Untuk Pengawasan Sektor Tambang