Pemkab Aceh Utara Teken Piagam Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Sekda Aceh Utara Isa Anshari Menandatangani Piagam Komitmen (dok. MaTa Aceh)

Sekda Aceh Utara Isa Anshari Menandatangani Piagam Komitmen (dok. MaTa Aceh)

Aceh Utara, 22 Oktober 2014

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah keniscayaan bagi pemerintahan yang terbuka, demokratis, dan maju. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik, salah satunya melalui infrastruktur pelayanan informasi yang standar. Dimana UU ini salah satunya mengamanatkan Pemda untuk membentuk dan menunjuk PPID (Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) serta membuat DIP (Daftar Informasi Publik). Hal tersebut ditujukan agar hak informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Di Kabupaten Aceh Utara, PPID sudah terbentuk sesuai dengan SK Bupati Nomor 016.1/510/2013 tentang penunjukkan PPID utama dan PPID pembantu untuk melaksanakan amanat UU KIP. Sayangnya, hampir satu tahun PPID terbentuk belum terlihat perubahan signifikan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hampir semua badan publik di Aceh Utara belum memahami amanah UU KIP sehingga infrastruktur terkait pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.

Untuk itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa) bersama Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi kesediaan pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk semakin berkomitmen dengan Keterbukaan Informasi Publik, melalui penandatanganan piagam yang dilangsungkan bersamaan dengan Diskusi Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Utara (22/10/14). Menurut Kepala PPID Utama Amiruddin, upaya yang sedang dilakukan oleh PPID di Aceh Utara, saat ini adalah mendorong dilakukannya pembuatan Daftar Informasi Publik, “Kami meminta semua PPID pembantu yang sudah mendapat SK Bupati untuk segera menyiapkan DIP dan SOP”. PPID pembantu tersebut termasuk PPID terkait sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta sektoral, seperti dinas energi dan sumber daya mineral, dinas pendapatan daerah, serta dinas perencanaan dan pembangunan daerah.

Piagam Komitmen yang ditandatangani oleh Sekda Aceh Utara Isa Anshari, Ketua Komisi Informasi Aceh Afrizal Tjoetra, dan Koordinator MaTa Alfian, antara lain berisi:

“Pemenuhan hak atas informasi publik merupakan prasyarat bagi pelaksanaan tata pemerintahan yang terbuka, demokratis, transparan, dan akuntabel”

Pencapaian target pembangunan di Kabupaten Aceh Utara akan lebih optimal apabila dibangun dengan semangat keterbukaan informasi, sehingga tumbuhnya partisipasi publik. Dengan adanya partisipasi publik maka akan membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan segala agenda yang sudah direncanakan.”

Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Utara menjadi penting dan diprioritaskan untuk terus diterapkan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2008 merupakan hak seluruh masyarakat dalam mengakses informasi publik. Informasi publik ini yaitu informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dijalankan oleh badan publik.

Belum efektifnya kinerja PPID memang menjadi suatu hal yang disayangkan. Sebagai daerah penghasil Migas di Provinsi NAD, Aceh Utara diharapkan mampu mengelola pendapatan minyaknya secara baik, melalui informasi pendapatan yang terbuka dan transparan. Termasuk di dalamnya adalah menggunakan penerimaan dari sektor migas dan pertambangan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat di sekitar pertambangan rentan dengan dampak eksternalitas dari kegiatan eksploitasi sumber daya ekstraktif, baik dampak lingkungan maupun dampak sosial seperti problem kemiskinan.

[Asr, My]