Penguatan Resource Center dalam Penanggulangan Kemiskinan di Inhu

Workshop Penyusunan Data dan Informasi Kemiskinan Kab. Inhu (Dok. FITRA Riau)

Workshop Penyusunan Data dan Informasi Kemiskinan Kab. Inhu (Dok. FITRA Riau)

Indragiri Hulu-Kamis, (26/3) FITRA Riau, mitra lokal Publish What You Pay (PWYP)  Indonesia dengan dukungan Ford Foundation, menyelenggarakan Workshop “Penyusunan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu” sebagai upaya untuk penguatan Resource Center dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang bertempat di aula kantor Bappeda dan Litbang Kab. Inhu, Provinsi Riau.

Workshop yang difasilitasi oleh Tim dari SAPA Yaury Tetanel dan Eko Putranto ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas tim TKPKD dalam membangun dan mengembangkan database kemiskinan, yang berbasis kondisi lapangan dan dapat diakses oleh publik, serta menjadi dasar penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah. Pengembangan data dan informasi kemiskinan dipandang penting untuk mendorong pengelolaan penerimaan di daerah kaya sumberdaya ekstraktif seperti Riau untuk  pembangunan daerah secara efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak secara berkelanjutan.

Permendagri no. 42/2010 telah mengamanatkan pembentukkan TKPKD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. TKPKD di provinsi dan kabupaten/kota ini berfungsi sebagai: pengendali pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah (pemda), pengendali pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Permen ini juga mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) untuk membantu kelancaran tugas sekretariat Kabupaten/kota. Pokja tersebut meliputi Pokja pendataan dan Sistem Informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan, dan Pokja Pengaduan Masyarakat. Dimana, pokja pendataan dan sistem ini diharapkan menjadi aktor utama dari pengembangan Resource Center TKPKD.

Lebih lanjut, Pokja Pendataan dan Sistem Informasi (Resource Center) melaksanakan beberapa fungsi yaitu: pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator dan sistem informasi kemiskinan daerah, penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan. Di sinilah peran Resource Center TKPKD tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan, serta sebagai jembatan bagi publik dalam mengakses data secara terbuka oleh masyarakat.

Menurut Romagia dari FITRA Riau, “Resource Center ini nantinya akan membantu TKPK Inhu dalam menyusun, melaksanakan, monitoring, dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan agar efektif dan efisien. Resource Center juga akan menjadi rujukan utama bagi Pemda Inhu dan SKPD terkait dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan agar tepat sasaran, efisien dan efektif.” Roma juga menambahkan, bahwa Resource Center ini akan membantu Pemda Inhu dan SKPD dalam memonitor dan mengevaluasi program pembangunan agar tercipta pemerataan terutama di desa-desa sekitar tambang.

Faktanya, tingkat kemiskinan di daerah sekitar tambang masih tinggi. Seperti yang disampaikan Yauri Tetanel, “rata-rata daerah Kemiskinan di daerah kaya tambang justru tinggi”. Tingkat kemiskinan di Kab. Inhu mencapai 7,17 % (SAPA, 2012), dengan tingkat kedalaman (P1) 1.31 dan keparahan (P2) di angka 0.41. Yauri menambahkan, salah satu indikator kemiskinan adalah tingginya tingkat kematian Ibu melahirkan di Kab. Inhu.

Dalam workshop ini hadir Pokja Data dan Informasi, Kepala Sekretariat TKPK Kab. Inhu, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinsosnakertrans, Bappeda Inhu, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Kominfo, Disdukcapil, BPS, Dinas Pendidikan, dan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum. Setiap peserta yang hadir sebelumnya diminta untuk membawa dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Daftar Prioritas Anggaran) masing-masing SKPD untuk kebutuhan identifikasi program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam RKA dan DPA tahun 2015. Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Kab. Inhu, sekaligus Ketua TKPK Kab. Inhu.

Setelah melihat data-data yang dibawa oleh masing-masing dinas, masih menurut Roma, “Sayangnya, masih banyak data yang kurang sinkron. Oleh sebab itu, kami menawarkan perlu adanya forum data Kab. Inhu”. Setelah workshop penyusunan data dan informasi ini, tahap selanjutnya forum menyepakati untuk pengumpulan data maksimal pada tanggal 13 April, dan ketua TKPK Inhu akan menyurati SKPD untuk pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan di Pokja, data akan diinput agar bisa ditampilkan dalam bentuk grafik dan peta. Targetnya, data ini akan diperbaharui setiap tahunnya. “Kami akan melakukan sinkronisasi data dan menyamakan cara pandang kami terhadap data, serta perlu sekali membuat forum data”, ujar Bobi perwakilan dari Bappeda Kab. Inhu. Secara umum hasil dari workshop ini adalah muncul urgensi diadakannya forum data sebagai usaha untuk melakukan sinkronisasi data kemiskinan dari berbagai dinas.# [Asr,My,Ml,Dw].