TKPKD Aceh Utara Revisi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

TKPKD Aceh

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan dokumen penting sebagai arahan dan rujukan pemerintah daerah untuk menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu SPKD akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adanya dokumen ini dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan terencana.

Hafidh Polem, Koordinator Program Reversing the Resource Curse (RRC), saat ditemui di kantor MaTa Aceh menyampaikan bahwa pemerintah Aceh Utara telah menyusun dan memfinalkan dokumen SPKD 2012-2017, namun dokumen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hafidh menjelaskan hal ini dikarenakan dokumen SPKD tidak didistribusikan ke semua pemangku kepentingan, termasuk pada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) yang terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

“Hal ini ditambah dengan dokumen SPKD Aceh Utara yang sebelumnya disusun oleh pihak ketiga tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan.” Jelasnya.

Bahkan anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah pun tidak mengetahui adanya dokumen SPKD tersebut. Hal ini terungkap dalam semiloka yang dilaksanakan oleh MaTA bersama PWYP Indonesia, 25 Juni lalu.

Rekomendasi kebijakan yang lahir dari pertemuan ini yaitu revisi terhadap dokumen SPKD, selanjutnya MaTA Aceh bersama PWYP Indonesia akan memfasilitasi serangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk merevisi SPKD Aceh Utara.

Dari diskusi yang berjalan, banyak masukan yang disampaikan oleh anggota TKPKD dari dinas terkait yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Salah satu masukan yaitu perlunya penyempurnaan data-data yang diperlukan dalam perumusan SKPD Aceh Utara. Revisi dokumen SPKD yang dilakukan semoga mendorong program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih terarah.” tukas Hafidh.