Warga Bentuk Forum Masyarakat Desa Sekitar Tambang

Warga yang tergabung dalam community center di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar tambang belum optimal. Beranjak dari kekhawatiran ini, warga menyelenggarakan sebuah diskusi yang mengundang seluruh kepala desa dan ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) yang berada di wilayah sekitar tambang di Kabupaten Inhu. Diskusi ini berlangsung di Pematang Reba (30/5) lalu.

Dari diskusi yang berlangsung, muncul dua pembahasan terkait upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tambang. Pertama, pentingnya tambahan dana pembangunan dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas bagi desa-desa di wilayah tambang dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan warga melihat adanya ketimpangan pembangunan di desa-desa yang masuk sebagai daerah produksi maupun desa di sekitar tambang.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu. DBH ini digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih khusus, DBH SDA dari pertambangan umum berasal dari iuran tetap (land rent) dan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty), sedangkan DBH SDA dari pertambangan migas berasal dari dua hal, yaitu: a) penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dalam bentuk DBH dialokasikan kepada pemda sebesar 15,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian pemerintah pusat sebesar 84,5%, dan b) penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dalam bentuk DBH yang dialokasikan ke pemda sebesar 30,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian pemerintah pusat sebesar 69,5%.

Kedua, pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indragiri Hulu. Terkait TJSP, warga melihat bahwa perusahaan migas belum menerapkan pola yang jelas dalam implementasi tanggung jawab sosialnya. Bukan hanya itu, warga melihat tanggung jawab sosial perusahaan masih cenderung insidental dan temporer, dan belum berkelanjutan serta belum mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dari sisi transparansi, belum adanya transparansi dari perusahaan terkait besarnya dana yang dikelola setiap tahunnya.

Beranjak dari sana, warga melihat pentingnya upaya mendorong terciptanya regulasi dan pengelolaan CSR yang lebih terpola, tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tambang.

Hadir dalam diskusi ini perwakilan dari beberapa desa, yaitu: desa Gundang Batu, Desa Seko Lubuk Tigo, Desa Japura sebagai desa penghasil dan Desa Wonosari dan Desa Banjar Balam sebagai desa sekitar tambang di wilayah Field Lirik, Desa Sungai Limau sebagai desa penghasil dan Desa Talang Sungai Parit sebagai desa sekitar wilayah tambang di wilayah Field Binio, Desa Paya Rumbai sebagai desa penghasil dan Desa Talang Jerinjing sebagai desa sekitar tambang diwilayah Field Parum dan Desa Pekan Heran sebagai desa penghasil di wilayah Field Pekan.

Diskusi ini akhirnya menyepakati pembentukkan Forum Masyarakat Desa Sekitar Tambang, untuk merumuskan usulan kebijakan tambahan dana pembangunan bagi desa-desa sekitar tambang dan implementasi CSR yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga cita-cita penanggulangan kemiskinan bisa terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *