Warga Desa di Aceh Utara Akses Informasi Publik

Warga desa yang tinggal di sekitar tambang Exxon Mobil di Kecamatan Nibong dan Kecamatan Matangkuli, memohon informasi publik pada 5 badan publik di Kabupaten Aceh Utara. Sekitar 20 orang warga yang tergabung dalam community center ini mengajukan surat permohonan informasi publik pada 5 badan publik yang dituju yaitu: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Dinas Pertanian, Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral, Majelis Pendidikan Darah (MPD), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Selama ini masyarakat seperti enggan atau mungkin takut untuk memanfaatkan peluang dalam mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.” ujar Hafidh Polem, pelaksana program Reversing Resource Curse di Aceh Utara. Proses mengawal kebijakan ini untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, seperti mengawal seberapa besar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan.

Adapun informasi publik yang diminta ke DPKKD yaitu: Daftar dan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kab. Aceh Utara tahun 2009-2014, Daftar dan rincian pengalokasian DBH Kab. Aceh Utara tahun 2009-2014, serta Daftar dan rincian pengalokasian DBH tahun 2009-2014 khusus untuk program penanggulangan kemiskinan. Informasi tentang DBH Migas ini merupakan informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat, mengingat DBH migas adalah salah satu sumber penerimaan kabupaten dari tambang yang beroperasi di Aceh Utara. “Tentunya, DBH migas diharapkan bisa berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan” ujar Hafidh.

Di DPKKD, surat permohonan informasi diterima oleh bagian umum. Warga Community Center hanya meminta bukti tanda terima surat dari bagian umum. Setelah menunggu 10 hari, belum ada respon dri DPKKD, sehingga warga menyampaikan keberatan kepada atasan PPID Kab. Aceh Utara. Dua hari kemudian, warga dihubungi oleh salah seorang pegawai DPKKD yang menanyakan kenapa warga tidak mengkonfirmasi terhadap DPKKD paska peyampaian surat permohonan informasi. Warga menanggapi, bahwa sebetulnya pihak DPKKD lah yang berkewajiban menghubungi Community Center untuk merespon surat yang sudah disampaikan. Akhirnya warga diminta datang ke kantor DPKKD untuk berdiskusi dan mengambil beberapa data yang dimohon. Sedangkan untuk data yang tidak dikuasai, warga diminta untuk mengakses ke provinsi.

Kemudian informasi publik yang diminta ke Dinas Pertanian adalah data kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Aceh Utara, mekanisme distribusi pupuk bersubsidi untuk kabupaten Aceh Utara, dan daftar nama penyalur pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara serta kuota untuk setiap penyalur. Dinas Pertanian sangat responsif, dan surat permohonan diterima langsung oleh Bidang Program. Beberapa informasi yang dikuasai langsung diberikan kepada pemohon di hari yang sama, sedangkan terhadap informasi yang tidak dikuasai, diarahkan untuk diakses di UPTD Kecamatan masing-masing.

Sedangkan informasi yang diminta ke Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu informasi tentang data kuota elpiji bersubsidi untuk Kab. Aceh Utara, Mekanisme distribusi gas elpiji bersubsidi untuk Kab. Aceh Utara, daftar nama rayon distribusi gas elpiji bersubsidi di Kab. Aceh Utara serta kuota untuk setiap rayon distribusi, dan Mekanisme pengurusan izin pangkalan gas elpiji.

Dinas Pengairan, dan ESDM sangat responsif, dan surat permohonan diterima langsung oleh Bidang Program. Beberapa informasi yang dikuasai langsung diberikan kepada pemohon di hari yang sama, sedangkan terhadap informasi yang tidak dikuasai, diarahkan untuk diakses di UPTD Kecamatan masing-masing.

Kemudian, informasi yang diminta ke Majelis Pendidikan Daerah (MPD) data penerima bantuan beasiswa Kab. Aceh Utara tahun 2014, dan data penerima bantuan beasiswa Kab. Aceh Utara tahun 2015. Sedangkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, informasi yang diminta adalah program dan kegiatan penanggulangan bencana banjir Kab. Aceh Utara tahun 2014 dan tahun 2015, Alokasi anggaran penanggulangan bencana banjir di Kab. Aceh Utara tahun 2014 beserta rincian penggunaannya, serta informasi rencana strategis BPBD Kab. Aceh Utara.

Uji akses yang dilakukan ke Majelis Pendidikan Daerah dan BPBD terpaksa dihentikan, karena 2 warga yang melakukan uji akses informasi merasa tidak nyaman dan dikhawatirkan akan terjadi konflik. Karena keduanya merupakan pegawai honor pada badan publik pemerintah dan salah satunya sedang menunggu SK PNS.

“Belajar dari proses yang terangkum di atas ternyata dinamika pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Utara masih sangat relevan dengan Hasil Evaluasi Komisi Informasi Aceh pada tahun 2013 dimana Pembentukan dan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik di Aceh masih membutuhkan usaha serius Kendati penguatan kapasitas, pengawalan proses serta sosialisasi telah dilakukan namun mengoptimalkan peran, tugas dan tanggungjawab PPID akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya.” tukas Hafidh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *