FGD Desain Penelitian Pengaruh Efektifitas DBH–SDA terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan desain penelitian bertema “Analisis Pengaruh Efektifitas Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam (DBH SDA) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia” pada (24/6) lalu. FGD itu menghadirkan panel ahli dan jaringan PWYP Indonesia untuk mendapatkan masukan atas desain penelitian yang dikembangkan oleh PWYP Indonesia. Penelitian[…]

Data Kemiskinan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif

Seringkali permasalah yang dialami dalam program penanggulangan kemiskinan ini adalah kurang tepatnya sasaran penerima manfaat dari program. Hal tersebut ternyata dipicu oleh data kemiskinan yang belum terintegrasi, data kemiskinan yang berbeda-beda dari setiap SKPD. KSB sebagai kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam, tentunya harus mempunyai strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif agar kutukan sumber daya alam tidak terjadi. Untuk menyelesaikan permasalahan data kemiskinan, maka diadakanlah workshop penyusunan data kemiskinan. Dengan adanya data kemiskinan yang terintegrasi, tentu memudahkan pemerintah untuk mengecek dan menggunakan data tersebut, mendorong usaha penanggulangan yang efektif, serta memungkinkan masyarakat mengakses data tersebut.

63 Tahun Beroperasi, Warga Hanya Mendapat Debu dan Desing

“Enam puluh tahun beroperasi, warga hanya mendapatkan debu dan desing”, ungkap Batin Madi Kepala Adat Suku Talang Mamak yang tinggal di Desa Sungai Limau. Desa Sungai Limau merupakan wilayah terdampak dari kawasan pertambangan Minyak dan Gas Blok Binio. Warga seringkali mendengar bunyi desingan dari mesin kilang minyak yang sedang beroperasi.

Jatah Dana Desa Rp 1 Miliar Tak Terserap

Peneliti Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Arie Sudjito mendesak pemerintah kabupaten membantu pemerintah desa agar segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Saat ini, sebagian desa banyak yang belum merampungkan APBDes sehingga laju penyerapan jatah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) melambat. “Kabupaten harus melakukan supervisi, jangan malah menakut-nakuti pemerintah desa,” kata Arie, Minggu 31 Mei 2015.