Research Design: The Impact of Natural Resources-Revenue Sharing Fund’s Effectiveness to Poverty Alleviation

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia organized Focus Group Discussion (FGD) about preparation of research design, untitle “The Influence of Effectiveness of Natural Resources-Revenue Sharing Fund toward Poverty Alleviation in Indonesia” on last Wednesday (24/6). This FGD attended by panel expert and PWYP Indonesia network. This FGD purposed to get suggest for research design which[…]

Pembentukan Tim Transparansi Migas Bojonegoro Diapresiasi

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Nomor 188/234/KEP/412.11/2015 tentang Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode 2015 – 2018. SK ini merupakan salah satu pelaksanaan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan dan Tanggungjawab Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro

Melihat “Blok Migas Abu-Abu” di Bojonegoro

“Kayak Texas di Amerika Serikat kan,” ujar seorang warga Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, yang keberatan namanya dikorankan. Komentar singkat itu disampaikan ketika Suara Merdeka masuk ke kawasan sumur minyak tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan. Tiang pancang dari besi dan kayu jati tampak berdiri di mana-mana di kawasan perbukitan dan lembah di Desa Wonocolo. Kawasan yang luasnya sekitar 50 hektar lebih itu kini menjadi tumpuan harapan bagi investor, penambang, dan pekerja minyak sumur tua di sana. Ada sumur minyak peninggalan zaman Kolonialisme Belanda yang masih produksi hingga sekarang. Tapi, banyak pula sumur minyak hasil drilling (pengeboran) tiga atau lima tahun lalu.

Mensos: Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Harus Akurat!

Pada 2013 lalu pemerintah memberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta pendudukan sebagai penanda rumah tangga miskin dan rentan. Para pemegang KPS tersebut merupakan 25 persen dari rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.
Saat ini KPS sedang digantikan dengan Kartu Keluarga Sehat (KKS). Fungsi KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Namun, sepanjang periode 2011-2015 ditemukan banyak terjadi kasus ketidakakuratan data. Padahal, Program Perlindungan Sosial (KPS) membuntuhkan pasokan data yang akurat. Karena itulah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mencanangkan perlunya verifikasi dan validasi data pemegang KPS yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan masyarakat.

Asia Tax Justice Assembly: “Building a Network on Tax Justice in Asia and Advancing Tax Justice Campaigning in in the Region”

PWYP Indonesia bersama perwakilan masyarakat sipil lainnya seperti Perkumpulan Prakarsa, Yayasan TIFA, Save The Children, AKSI! Dan Koalisi Anti Utang berpartisipasi aktif dalam Asia Tax Justice Assembly: “Building a Network on Tax Justice in Asia and Advancing Tax Justice Campaigning in in the Region” yang dihelat di Bangkok, 1-2 September 2014. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh[…]