SOMASI NTB Holds Audit Social Workshop for Monitoring Extractive Sector

Open government and public participation are requirement in build a equitable development. As well as in mining sector, which has high potency in corruption, it is need monitoring by public in social assistance and revenue from this sector.

Sumbawa Barat.Sumbawanews.com – Keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik merupakan prasyarat pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan. begitupun disektor pertambangan, dengan potensi korupsi yang sangat tinggi, dibutuhkan partisipasi aktif publik setempat untuk mengawasi setiap pelaksanaan atau pola hubungan antara pemerintah daerah. Terutama dalam konteks bantuan hibah dan sumber pendapatan yang bisa diserap dari sektor tersebut. hal itu, kata koordinator program SOMASI NTB, Deni Wanputra, yang mendorong pihaknya menggelar pelatihan audit sosial, senin 27 April 2015 tadi.

“ini adalah bagian dari tanggung jawab semua pihak. Jadi kami punya kewajiban untuk mendorong publik memahami dan lebih peka terhadap fakta yang terjadi,” tegasnya, kepada sumbawanews, 27/4 sore tadi, melalui rilisnya.

Perlu disadari, lanjutnya, tidak kurang dari 40-an aturan perundang undangan yang diterbitkan untuk menjabarkan pelaksanaan keterbukaan dan partisipasi publik tersebut. itu belum termasuk aturan khusus yang berkaitan dengan transfaransi dibidang pertambangan.

Kegiatan pelatihan ini, bertajuk “Pelatihan Audit Sosial Bagi Masyarakat Desa Lingkar Tambang di Kabupaten Sumbawa Barat”, Dan Merupakan bagian dari program SOMASI NTB bekerjasama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

”KSB merupakan salah satu daerah penghasil mineral yang siginifikan dan sudah seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan PT NNT.Program – programCSR PT NNT harus diarahkan dan disinergikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat” ujarnya

Dibeberkan, PT NNT secara khusus telah membuat renstra pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian dan sosial budaya khususnya diwilayah lingkar tambang (Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang). Renstra tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat lingkar tambang serta memungkinkan masyarakat memiliki kemandirian dan daya saing yang kuat.

“Tidak jarang pemerintah dan perusahaan tambang tidak mampu bersinergi dalam konteks program dan cenderung tidak memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Pengelolaan dana CSR juga tidak sepenuhnya didasarkan atas kebutuhan warga lingkar tambang. Bahkan, dana-dana CSR digunakan untuk membiayai proyek – proyek megah yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan maksud kesejahteraan dan kemakmuran, sebut saja pembangunan GOR dengan biaya mencapai Rp 77,5 Milyar.” ungkapnya

Sementara itu, Andi Irma, salah satu peserta pelatihan audit sosial mengatakan, Program pengentasan kemiskinan baik dari Pemda maupun swasta membutuhkan pengawasan publik sehingga dapat dipastikan memberikan keuntungan dan manfaat besar, tak terkecuali sektor pertambangan. Newmont, kata Andi, sebagai perusahaan tambang emas terbesar untuk harus mampu menjadi solusi untuk masyarakat miskin didaerah tambang.

“Audit sosial, kami berharap program pengentasan kemiskinan dapat benar-benar memberikan manfaat dan tepat sasaran.” Tukasnya

Salah satu narasumber kegiatan itu, Miftahul Huda mengungkapkan, audit Sosial merupakan salah satu metode untuk menilai dan menunjukkan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Perusahaan.

” harus ada manfaaat yang besar atas keberadaan tambang, jangan justru sebaliknya,” ujar Miftah, yang juga penulis buku Bara Abadi di Kampung Migas (Pengalaman Audit Sosial CSR Migas.red).

Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan masyarakat di 2 (dua) desa sekitar wilayah pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), yaitu Desa Labuhan Kertasari Dan Desa Dasan Anyar, menurutnya sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dalam melihat efektivitas program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan oleh Pemda KSB maupun PT. NNT.

“ini adalah terobosan dan penting untuk dilakukan. Publik diwilayan tambang harus cerdas dan tahu tentang sejauh mana efek dan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut,” demikian, tutupnya. (Hendra Ardiansyah)

Sumber : Sumbawanews.com