SOMASI NTB Promote Strengthening the Village Fund Allocation Mobitoring in 2015

wiki dpr

Ilustration (doc. Wiki DPR)

 

SOMASI NTB continue to empower people particularly in monitoring Village Fund Allocation, which will drop next 2015. Thats why the understanding about Village Fund Allocation become important to minimize the potency of corruption in this management. People hope that the management fund will appropriate with the objective, so the civil society’s involvement is needed to monitor it together.

Dec 31, 2014

Taliwang, sumbawanews.com.- Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB), terus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan mulai dikucurkan pemerintah pusat dengan jumlah yang sangat fantastis dalam tahun 2015 mendatang. Hal itu pasalnya, perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak KKN dalam pengelolaan dana dari pemerintah pusat tersebut.

Demikian dikatakan koordinator SOMASI NTB untuk Sumbawa Barat, Deni Wanputra, kepada media ini, Rabu (31/12), melalui rilisnya.

“Saat ini kita sedang kerjasama dengan BPMPDes untuk mendorong bagaimana pengelolaan ADD itu tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan civil, dan belum lama ini kami telah melakukan pelatihan untuk dua desa piloting proyek dalam hal model pemantauan ADD,” ungkapnya

Pelatihan itu telah dilakukan pertanggal 18 sampai dengan 19 desember lalu. Imbuhnya, melibatkan banyak unsur, seperti kepala desa dan kelompok civil society yaitu Community Center, karang taruna dan unsur lainnya. Dan kegiatan untuk saat ini baru bisa dilakukan untuk dua desa piloting proyek, Desa Kertasari dan Dasan Anyar.

Dijelaskan, setelah dikeluarkan undang undang desa dan aturan turunannya, maka desa mulai tahun 2015 mendatang akan mendapatkan dana yang cukup besar untuk pembangunan di desa. pengalokasian dana yang cukup besar, dengan perhitungan 10 persen dari pengalokasian kepada APBD oleh pemerintah pusat, tentu diharapkan bisa mendorong kemandirian desa dan pembangunan berkeadilan, jadi diperlukan kontrol semua pihak, seperti masyarakat civil.

“Kalau tidak dipantau dan diawadi oleh semua pihak. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan KKN besar besaran di Desa. dan itu jelas akan mencidrai semangat pengalokasian dana tersebut oleh pemerintah pusat,” tukasnya.

Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan pengelolaan ADD, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan, baik itu penguatan civil socity untuk dua desa piloting proyek dan juga sosialisasi peraturan bupati tentang ADD dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

“Ini adalah komitmen, jadi kami (SOMASI NTB ) akan terus dorong agar ADD bisa terus tepat sasaran dan peruntukannya,” timpalnyatimpalnya. (Unang Silatang)

Sumber : Sumbawanews.com