Kini Desa UKUI 2 Memiliki TK Baru

“Kini Desa UKUI 2 memiliki Taman Kanak-Kanak (TK) yang lebih aman bagi anak-anak,” ujar Pak Sauri Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa UKUI 2 kepada SatuDunia (6/12). “Sebelumnya, sekolah TK ada di pinggir jalan raya, sehingga berbahaya bagi anak-anak.” Pembangunan TK baru itu, menurut Pak Sauri, dibiayai dengan dana ADD. Desa UKUI 2 termasuk desa yang[…]

Kini Pengelolaan Anggaran Desa UKUI 2 Lebih Terbuka

“Kami tidak ingin terjerat korupsi terkait dengan dana ADD (Alokasi Dana Desa), oleh karena itu kami lebih terbuka dalam perencanaan hingga pengalokasiannya,” ujar Tarmizi Kepala Desa UKUI 2, kepada Satu Dunia (5/12) lalu. Desa UKUI 2 merupakan Desa Ring 1 blok migas PT Pertamina EP yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tarmizi menyampaikan, tahun[…]

Kerjasama Pemerintah & Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Data Beneficial Ownership

Co-creation antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam membuka data Beneficial Ownership (BO). Hal ini disampaikan oleh Raden Siliwanti, Koordinator Open Government Indonesia dalam sesi terkait “Bagaimana Pemerintah dan Masyarakat Sipil Bekerjasama dalam Membuka Data Beneficial Owneship”, salah satu diskusi paralel dalam Global Conference on Beneficial Ownership Transparency yang berlangsung di Jakarta, 23-24 Oktober[…]

Mendefinisikan Politically Exposed Person dalam Mendorong Keterbukaan Kepemilikan Perusahaan

Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme PEP (Politically Exposed Person), secara umum masih menemui banyak tantangan. Salah satunya terletak pada aspek regulasi. Cari Votava, Senior Financial Sector Specialist, World Bank menyoroti persoalan regulasi politically exposed person. Menurutnya, banyak negara masih belum memiliki kerangka definisi yang jelas. Setiap negara[…]

Mendorong Transparansi dan Gerakan Anti Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Asia Pasifik

Sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara, dimana SDA menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Namun buruknya tata kelola dan korupsi sistemik masih menjadi tantangan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Jelson Garcia, Asia Pacific Director dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dalam Pertemuan masyarakat sipil se-Asia Pasifik yang[…]

Pemerintah Indonesia Perkuat Komitmen Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Sebagai negara anggota Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam membuka data beneficial ownership (BO) untuk memerangi korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dalam pembukaan Konferensi Global mengenai Beneficial Ownership Transparency yang berlangsung 23-24 Oktober lalu di Jakarta. Konferensi[…]

Masyarakat Sipil Susun Strategi Kawal Pelaksanaan EITI Indonesia

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan EITI di Indonesia telah menjalankan mandat untuk melakukan proses pemilihan dan seleksi wakil masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia 2017-2020 yang menghasilkan 3 (tiga) nama perwakilan Civil Society Organization (CSO) dan 3 (tiga) alternatif.Bersamaan dengan momentum pergantian Perwakilan CSO tersebut,[…]

PWYP Indonesia Sampaikan Draft RUU Migas Versi Masyarakat Sipil

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan draft revisi Undang-Undang Migas versi masyarakat sipil kepada Kementrian ESDM dalam diskusi bersama Kementrian ESDM akhir Juli lalu. Dalam kesempatan ini, Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia menyampaikan sejumlah point penting untuk dimasukkan dalam UU Migas yang baru, salah satunya[…]

Financial Modelling: Instrumen Baru Mendorong Akuntabilitas Industri Ekstraktif

Gelombang transparansi di sektor industri ekstraktif telah berdampak pada pembukaan data di sektor yang sarat akan ketertutupan, baik itu data penerimaan maupun kontrak. Pembukaan data tidak serta merta menjamin terwujudnya akuntabilitas, namun perlu pengolahan lebih lanjut agar data tersebut bermakna. Financial modelling dapat menjembatani gap tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Johnny West, founder Open Oil, lembaga[…]