Belajar dari Fitra Jatim Bangun Kepercayaan Pemda Bojonegoro

Cak Dakelan. Begitu ia akrab dipanggil. Ia adalah koordinator Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur. Pada pertengahan tahun 2017, Fitra Jawa Timur menjalin kerjasama dengan PWYP (Publik What You Pay) untuk riset mengenai skema dan efektifitas dana migas untuk pembangunan di Bojonegoro, Jawa Timur.

“Biasanya dalam sebuah riset yang melibatkan pemerintah, kendala yang pertama dan juga utama dihadapi adalah kesulitan mengumpulkan data lapangan,” katanya dalam wawancara dengan Yayasan SatuDunia pada Selasa (22/8), “Apalagi bila riset itu dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).”

Pasalnya, lanjut Dakelan, seringkali LSM mengkritik pemerintah tapi tidak disertai dengan saran berupa solusi dari persoalan yang sedang dikritik. “Bahkan tak jarang kritik yang diutarakan tidak disertai dengan data yang akurat,” jelasnya.

Namun, kendala tersebut tidak dialami oleh FITRA Jatim dalam melakukan riset terkait skema dan efektifitas dana migas di Sidoarjo. “Adanya kepercayaan kepada FITRA Jatim dan PWYP Indonesia oleh Pemda Bojonegoro adalah penyebabnya,” jelasnya. “Sebelumnya baik PWYP Indonesia maupun FITRA Jatim telah terbangun komunikasi dan kerja-kerja kemitraan bersama dengan pemda Bojonegoro.”

PWYP Indonesia, lanjut Dakelan, pernah memberikan peningkatan kapasitas kepada Pemda Bojonegoro tentang perhitungan pendapatan industry migas (minyak dan gas). “Pemda Bojonegoro kini bisa menghitung skema pendapatan produksi migas di Bojonegoro,” ujarnya, “Dan itu sangat membantu Pemda Bojonegoro.”

Sementara itu, Fitra Jatim sendiri, juga pernah memberikan bantuan teknis terkait dengan politik anggaran. “Beberapa tahun silam, Fitra Jatim pernah memberikan bantuan teknis terkait dengan politik anggaran kepada DPRD Jatim,” katanya, “Pada saat itu, Pak Yoto (panggilan akrab Suyoto), yang sekarang menjadi Bupati Bojonegoro, masih menjabat sebagai DPRD Jatim.”

Pengetahuan tentang politik anggaran itu, menurut Dakelan, sangat bermanfaat bagi Bupati Bojonegoro. “Pengetahuan tentang politik anggaran itu kini digunakan dalam menyusun APBD Bojonegoro,” ujarnya.

Dalam sebuah birokrasi, jelas Dakelan, jika kita sudah mendapatkan komitmen dari pucuk pimpinannya, maka di bawahnya akan lebih mudah. “Hal yang sama juga terjadi di Bojonegoro,” jelasnya, “Hingga kini hubungan kami dengan Pak Yoto, terbilang baik. Bahkan beberapa hari yang lalu kami masih bertemu untuk berdiskusi tentang politik anggaran di Bojonegoro.”

Membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalannya. Mungkin itu sebuah kalimat kunci untuk membangun hubungan baik dengan pemda. “Pada dasarnya, pemda sangat senang dibantu untuk menyelesaikan persoalannya,” tuturnya, “Bantuan itu dapat berupa pengembangan kapasitas atau bantuan teknis tentang beberapa hal yang dibutuhkan.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *