FITRA Riau: Mengawal Implementasi ADD Khusus Migas Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, memiliki jumlah penduduk 367,724 ribu jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dan 104 desa. Setidaknya terdapat dua blok migas di Pelalawan, yaitu Blok Kampar dan Blok Lirik yang beroperasi di kabupaten tersebut. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki[…]

Pemenang Call For Partner 2018

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse (RRC), sekretariat nasional PWYP Indonesia membuka peluang untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus dalam program RRC. Sebagaimana di tahun 2017, yang menghasilkan 5 (lima) kerja sama dengan fokus isu pada tindak lanjut[…]

CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan batubara, serta sumberdaya alam lainnya. PWYP Indonesia memiliki visi bagi terwujudnya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan[…]

Kini Desa UKUI 2 Memiliki TK Baru

“Kini Desa UKUI 2 memiliki Taman Kanak-Kanak (TK) yang lebih aman bagi anak-anak,” ujar Pak Sauri Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa UKUI 2 kepada SatuDunia (6/12). “Sebelumnya, sekolah TK ada di pinggir jalan raya, sehingga berbahaya bagi anak-anak.” Pembangunan TK baru itu, menurut Pak Sauri, dibiayai dengan dana ADD. Desa UKUI 2 termasuk desa yang[…]

Kini Pengelolaan Anggaran Desa UKUI 2 Lebih Terbuka

“Kami tidak ingin terjerat korupsi terkait dengan dana ADD (Alokasi Dana Desa), oleh karena itu kami lebih terbuka dalam perencanaan hingga pengalokasiannya,” ujar Tarmizi Kepala Desa UKUI 2, kepada Satu Dunia (5/12) lalu. Desa UKUI 2 merupakan Desa Ring 1 blok migas PT Pertamina EP yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tarmizi menyampaikan, tahun[…]

Kerjasama Pemerintah & Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Data Beneficial Ownership

Co-creation antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam membuka data Beneficial Ownership (BO). Hal ini disampaikan oleh Raden Siliwanti, Koordinator Open Government Indonesia dalam sesi terkait “Bagaimana Pemerintah dan Masyarakat Sipil Bekerjasama dalam Membuka Data Beneficial Owneship”, salah satu diskusi paralel dalam Global Conference on Beneficial Ownership Transparency yang berlangsung di Jakarta, 23-24 Oktober[…]

Mendefinisikan Politically Exposed Person dalam Mendorong Keterbukaan Kepemilikan Perusahaan

Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme PEP (Politically Exposed Person), secara umum masih menemui banyak tantangan. Salah satunya terletak pada aspek regulasi. Cari Votava, Senior Financial Sector Specialist, World Bank menyoroti persoalan regulasi politically exposed person. Menurutnya, banyak negara masih belum memiliki kerangka definisi yang jelas. Setiap negara[…]

Mendorong Transparansi dan Gerakan Anti Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Asia Pasifik

Sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara, dimana SDA menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Namun buruknya tata kelola dan korupsi sistemik masih menjadi tantangan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Jelson Garcia, Asia Pacific Director dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dalam Pertemuan masyarakat sipil se-Asia Pasifik yang[…]

Pemerintah Indonesia Perkuat Komitmen Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Sebagai negara anggota Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam membuka data beneficial ownership (BO) untuk memerangi korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dalam pembukaan Konferensi Global mengenai Beneficial Ownership Transparency yang berlangsung 23-24 Oktober lalu di Jakarta. Konferensi[…]

Masyarakat Sipil Susun Strategi Kawal Pelaksanaan EITI Indonesia

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan EITI di Indonesia telah menjalankan mandat untuk melakukan proses pemilihan dan seleksi wakil masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia 2017-2020 yang menghasilkan 3 (tiga) nama perwakilan Civil Society Organization (CSO) dan 3 (tiga) alternatif.Bersamaan dengan momentum pergantian Perwakilan CSO tersebut,[…]