Daftar Informasi Publik (DIP) Harus Dipublikasikan

Bojonegoro-Belakangan ini ramai dibicarakan adanya tuntutan beberapa pihak mengenai transparansi dan peningkatan pelayanan informasi publik jajaran SKPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Bojonegoro institute, Awe Syaiful Huda, menyebutnya sebagai sesuatu yang positif. Ia melihat bahwa masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya informasi dan data. Sehingga hal itu dapat memacu pejabat pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. “Pada era keterbukaan, pasti permintaan informasi dan standar pelayanan informasi publik itu akan dituntut selalu naik,” ujarnya.

Lebih lanjut Awe, nama panggilannya, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang. “Kata transparan itu banyak dan sering berulang-ulang disebut-sebut dalam regulasi-regulasi yang dicetuskan selama ini.” ujar Awe.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil migas. Kekuatan belanja APBD mengalami peningkatan sangat signifikan. Pendapatan daerah, khususnya dari pendapatan migas sangat besar. Hal itu membuat Kabupaten Bojonegoro menjadi magnet bagi siapapun.

“Pasti banyak orang yang melirik Bojonegoro. Ingin tahu segala macam. Tidak hanya dari masyarakat kita. Dari luar daerah, bahkan orang luar negri juga pingin tahu tentang perkembangan Kabupaten Bojonegoro,” jelas Awe.

Oleh sebab itu, menurut dia, mekanisme transparansi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi tentang pelayanan informasi publik. “Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah diatur tentang informasi apa yang boleh diakses publik dan informasi yang dirahasiakan. Kita harus mengacu dari situ,” imbuhnya.

Lebih rinci ia juga menjelaskan tentang teknis permohonan informasi dan perlunya SKPD dan juga BUMD agar menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). “DIP itu berisikan tentang daftar informasi beserta jenis klasifikasi informasi atau data yang berada di SKPD dan BUMD tersebut. Ada jenis informasi yang dikecualikan, informasi setiap saat, serta merta dan berkala”.

Awe berharap agar setiap SKPD dan BUMD menyusun DIP dan menampilkannya di websitenya masing-masing. “Untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi apa saja yang dikuasai atau berada dalam wewenang SKPD tertentu. Dengan perkembangan IT saat ini, kiranya itu penting sekali DIP diupload di websitenya setiap SKPD,” sambungnya.

Ia juga menceritakan jika Bojonegoro Institute pada akhir Bulan Agustus tahun lalu (2014), sudah pernah menggelar pelatihan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), yang pesertanya 14 SKPD Kabupaten Bojonegoro waktu itu. “Peningkatan pelayanan informasi publik, merupakan salah satu isu yang jadi perhatian kami. Selain penanggulangan kemiskinan dan tatakelola migas,” tandasnya (Ls).

Sumber : Bojonegoro Institute