FITRA Riau: Mengawal Implementasi ADD Khusus Migas Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, memiliki jumlah penduduk 367,724 ribu jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dan 104 desa. Setidaknya terdapat dua blok migas di Pelalawan, yaitu Blok Kampar dan Blok Lirik yang beroperasi di kabupaten tersebut.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki model yang cukup berbeda dalam pengalokasian Dana Desa (ADD). Sejak tahun 2017, Kabupaten Pelalawan melakukan penyaluran ADD secara responsif terhadap daerah/desa penghasil sumber daya alam (SDA), khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas) serta kehutanan. Desa yang menjadi daerah penghasil dari kedua sektor tersebut mendapatkan bagian khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati ADD yang diterbitkan setiap tahun yang dikenal dengan ADD khusus migas dan ADD khusus kehutanan.

Tahun 2016, FITRA Riau telah berhasil mendorong skema baru dalam proses distribusi dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pelalawan. Skema baru ini merupakan strategi untuk memastikan desa-desa yang menjadi penghasil migas mendapatkan bagi hasil dari kekayaan alam yang dikelola di wilayah desa. Secara khusus ADD dari DBH Migas diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kesehatan serta untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan Desa.

Salah satu hasil dari advokasi FITRA Riau tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang ADD khusus Migas dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendorong pemberantasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan sosial dasar di desa, khususnya desa penghasil. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk memastikan proses pengalokasian dan implementasi ADD khusus migas sampai ke tingkat desa agar berjalan sesuai dengan aturan dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, dalam pelaksanaannya belum semua desa yang mendapatkan alokasi ADD khusus Migas menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Khususnya berkenaan dengan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan pengalokasian ADD khusus Migas. Akibatnya, ADD khusus Migas yang dirancang untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan belum dijalankan oleh pemerintah Desa. Bahkan, FITRA Riau menemukan adanya potensi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

FITRA Riau melihat bahwa hal tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh: 1) Rendahnya kapasitas SDM desa dalam menyusun perencanaan program, (2) Rendahnya komitmen transparansi pemerintah desa (3) belum berperannya secara optimal fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) (4) masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, akibat dari dominasi elit desa yang cukup kuat.
Untuk itu, FITRA Riau memandang bahwa penting untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban.

Tahun 2017 sebelumnya, FITRA Riau telah melakukan upaya pengawalan dengan pendekatan pendampingan dan asistensi pemerintah desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Melalui program tersebut telah menghasilkan beberapa capaian yaitu revisi RPJM Desa yang telah memasukkan prioritas yang sesuai dengan konteks desa dan penguatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Namun pada kesempatan tersebut, FITRA Riau hanya melakukan pendampingan pada dua desa.

Oleh karena itu, pengawalan implementasi ADD khusus migas di tingkat desa masih perlu untuk terus dilakukan melalui penguatan BPD. BPD merupakan kelembagaan desa yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai mana diatur dalam UU Desa, dengan tiga fungsi utama, yaitu menjalankan fungsi legislasi desa, budgeting dan pengawasan. Akan tetapi, keberadaan anggota BPD saat ini belum secara maksimal dalam menjalankan tiga fungsi tersebut. Dalam hal pengawalan implementasi ADD khusus Migas, BPD memiliki peran strategis baik pada tahapan perencanaan serta pelaksanaan dan pengawasannya.

Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ADD khusus Migas dan mengoptimalkan pengelolaan di tingkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta menurunkan angka kemiskinan. Dengan output utama yaitu: (1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas BPD dalam memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi warga dan melakukan pengawasan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa; (2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa; (3) Adanya hasil studi (case study) pemanfataan ADD Khusus Migas di Kabupaten Pelalawan.
Kegiatan kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Studi Pemanfatan ADD Khusus Migas di Kabupaten Pelalawan yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan ADD khusus migas realisasi tahun 2017 dan rencana tahun 2018. Hasil dari studi ini digunakan untuk bahan evaluasi dalam penyusunan Perbup ADD tahun 2019; (2) Penyusunan Panduan Mekanisme Tugas dan Fungsi BPD yakni berupa Modul BPD yang dapat digunakan untuk melakukan peningkatan kapasitas serta menjadi pegangan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; (3) Pelatihan/Peningkatan Kapasitas dan pendampingan BPD. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk pimpinan dan anggota BPD di 7 desa, dengan masing-masing desa diwakili oleh ketua dan 1 wakil ketua dan 1 anggota BPD; (4) Pertemuan formal dan Informal dengan pemerintah desa, BPD dan Komunitas di desa penghasil Migas di Kabupaten Pelalawan yang bertujuan untuk membangun koordinasi, pendampingan/asistensi dan perumusan – perumusan gagasan yang menunjang pencapaian ouput program/kegiatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *