Indragiri Hulu Menuju Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Selasa, 09 Desember 2014

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan mengusung pilar Open Government Indonesia, Pemkab Inhu telah memberikan bukti serta komitmen menuju layanan publik yang lebih baik.

Kesigapan Pemkab Inhu atas keluarnya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tersebut diwujudkan dengan menunjuk dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Inhu. Pengaktifan PPID ini merupakan bagian dari program Open Government Indonesia yang difasilitasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Dimana Kabupaten Inhu merupakan pilot project atau daerah percontohan untuk tingkat kabupaten se Indonesia.

Untuk mendukung operasional layanan informasi publik tersebut, sejak Desember 2013 lalu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhu telah mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM).

Dengan adanya PPIM, masyarakat yang membutuhkan layanan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah tinggal mendatangi PPIM di Kantor Dishubkominfo Kabupaten Inhu, Jalan Lintas Timur, Pematangreba.

PPIM buka setiap jam kerja dan telah tersedia petugas jaga yang akan melayani masyarakat untuk memperoleh data dan informasi, kecuali informasi yang dirahasiakan negara. “Keberadaan PPIM ini merupakan implementasi dari Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujar Kepala Dishubkominfo Kabupaten Inhu, Drs. Erpandi.

Untuk memenuhi target dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemkab Inhu, dalam hal ini PPID Kabupaten Inhu membuka diri dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Bekerjasama dengan PATTIRO, PWYP  dan Fitra Riau, PPID Kabupaten Inhu menggelar berbagai kegiatan dalam rangka percepatan penerapan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang KIP, diantaranya mengadakan sosialisasi UU KIP, mengadakan workshop penyusununan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Inhu serta Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Inhu. Tidak hanya itu, PPID Kabupaten Inhu juga membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Ekstraktif yang fokus pada Informasi dari sektor Industri Ekstraktif.

Mengambil momentum peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia atau International Right To Know Day yang baru pertama kalinya diperingati di Kabupaten Inhu, DIP dan SOP PPID Kabupaten Inhu serta PPIM resmi diluncurkan. Acara tersebut dihadiri langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto SE beserta jajarannya. Turut hadir sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, insan pers serta OMS seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau serta Publish What You Pay (PWYP).

Upaya dan komitmen yang ditunjukkan Pemkab Inhu dalam menerapkan keterbukaan informasi dan keterbukaan anggaran diapresiasi oleh berbagai pihak. Ketua Bidang Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemkab Inhu mengimplementasikan UU KIP telah selangkah lebih maju dari kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, Said Djaelani ketika berkunjung ke Kabupaten Inhu dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja badan publik. “Dengan keterbukaan ini, Pemkab Inhu dapat membuka diri kepada masyarakat dan masyarakat pun dapat berinovasi. Sebab keterbukaan merupakan awal kemajuan dari suatu daerah dan tidak ada alasan Pemkab tidak memberikan informasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Keberhasilan Pemkab Inhu melaksanakan amanah UU KIP telah mendorong minat daerah lain untuk datang dan belajar dari PPID Kabupaten Inhu. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perwakilan dari Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis untuk meninjau dan mempelajari PPID Kabupaten Inhu mulai dari proses pembentukannya hingga berjalan dengan semaksimal mungkin. Bahkan tahun depan perwakilan dari Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana akan berkunjung ke Kabupaten Inhu guna mempelajari terkait penerapan PPID.

Selain itu, Kabupaten Inhu telah dipercaya menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang di undang langsung oleh UKP-PPP untuk menghadiri Konferensi Open Government Partnership (OGP) tingkat Asia-Pasifik di Nusa Dua Bali, 6 hingga 7 Mei 2014 lalu.

OGP yang diikuti 64 negara tersebut di buka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengusung tema “Unlock Innovative Opennes: Impetus for Greater Citizen Engagement”.

Bupati Indragiri Hulu H Yopi Arianto SE juga telah dipercaya oleh Jurusan Politik dan Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk menjadi salah satu narasumber pada acara SEA Local Leader Forum 2014 yang diikuti sejumlah pimpinan daerah di Kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan ini di selenggarakan sebagai upaya mendorong adanya forum antar pimpinan daerah di kawasan Asia Tenggara untuk berbagi pengalaman dan melakukan industri ekstraktif (extractive industry governance) di wilayahnya.

“PPID Kabupaten Inhu siap melayani permintaan informasi dari masyarakat, demi terciptanya Pemerintahan Kabupaten Inhu yang transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang KIP,” tutur Kepala Dishubkominfo Inhu, Drs Erpandi.

***

PPID Inhu Menjadi Percontohan di Riau

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau membenarkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Inhu merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Riau sehingga bisa menjadi percontohan. Bahkan Daftar Informasi Publik (DIP) Ektraktif yang fokus pada Informasi dari sektor Industri Ekstraktif baru Kabupaten Inhu yang memilikinya di Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh peneliti Fitra Riau, Triono Hadi, Senin (8/12). “PPID Kabupaten Inhu sudah aktif lebih dulu dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Riau sehingga layak menjadi percontohan,” ujarnya.

Menurut Triono, pembentukan PPID merupakan kewajiban seluruh lembaga publik di Indonesia. Sebab PPID merupakan amanat sekaligus infrastruktur dari Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

PPID Kabupaten Inhu layak menjadi percontohan karena sudah memiliki Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM), Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Inhu serta Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Inhu. Tidak hanya itu, PPID Kabupaten Inhu juga telah membuat DIP Industri Ekstraktif.

Selain itu, PPID Inhu sudah memiliki website yang sudah dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
Meski demikian, Triono berharap PPID Inhu dapat terus meningkatkan koordinasi antara PPID utama dengan PPID pembantu serta menggesa update informasi setiap harinya sehinga dapat terus memberikan pelayanan informasi terbaik bagi masyarakat.

***

Dishubkominfo Bengkalis Studi Banding PPID dan PPIM ke Kabupaten Inhu

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis melaksanakan studi banding ke Kabupaten Inhu, Jumat (7/11/2014). Studi banding ini dilakukan untuk melihat secara langsung sistem operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) serta Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) yang sudah dilaksanakan Dishubkominfo Kabupaten Inhu.

Hadir pada studi banding tersebut Kepala Bidang Udara dan Kominfo Kabupaten Bengkalis Syaiful Bahri, Kasubag Penyusunan Program Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Aka Kodrat ST MM dan salah seorang staf.

Rombongan Dishubkominfo Bengkalis tersebut diterima langsung Kepala Dishubkominfo Inhu Drs Erpandi dan Kabid Informatika Roma Doris SS, MPS, M.Eng.

“Kabupaten Inhu merupakan daerah percontohan untuk pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI) serta penerapan PPID di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan bagi Provinsi Riau, sehingga kita memilih ke Kabupaten Inhu untuk melaksanakan studi banding ini,” ujar Kabid Udara dan Kominfo Bengkalis Syaiful Bahri.

Dijelaskan Syaiful Bahri, studi banding ke Kabupaten Inhu ini dilaksanakan dalam upaya percepatan pembentukan PPID Kabupaten Bengkalis sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Apalagi, komitmen Bupati Bengkalis Herliyan Saleh terhadap KIP sangat tinggi.

“Selesai studi banding ini, kita akan langsung tindaklanjuti dengan penerbitan peraturan Bupati dan SK Bupati tentang PPID. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, PPID di Kabupaten Bengkalis sudah aktif hingga nantinya kita mampu memiliki PPIM,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Inhu, Drs Erpandi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis yang sudah melaksanakan studi banding ke Kabupaten Inhu. Menurut Erpandi, PPID Kabupaten Inhu dibentuk berdasarkan SK Bupati Inhu No. 279 Tahun 2011 tentang PPID di lingkungan Pemkab Inhu. Pembentukan PPID ini merupakan komitmen Bupati Inhu H Yopi Arianto SE dalam melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

***

Sumber : Kabarinhu.com