Kini Pengelolaan Anggaran Desa UKUI 2 Lebih Terbuka

“Kami tidak ingin terjerat korupsi terkait dengan dana ADD (Alokasi Dana Desa), oleh karena itu kami lebih terbuka dalam perencanaan hingga pengalokasiannya,” ujar Tarmizi Kepala Desa UKUI 2, kepada Satu Dunia (5/12) lalu. Desa UKUI 2 merupakan Desa Ring 1 blok migas PT Pertamina EP yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Tarmizi menyampaikan, tahun ini Desa Ukui 2 mendapat ADD dari migas sebesar Rp.1 miliar lebih. Sementara untuk Dana Desa (DD), Desa UKUI 2 mendapatkan sebesar Rp.800 jutaan lebih. Jika ditotal DD dan ADD migas, Desa UKUI 2 mendapat sekitar Rp 2 miliar lebih.

Wujud keterbukaan itu dilakukan dengan membuat dan memasang infografis APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di depan kantor desa. “Bukan hanya itu, kami juga melibatkan banyak pihak dalam perencanaan alokasi anggaran,” tegasnya.

Dalam setiap penentuan rencana kegiatan pembangunan Desa UKUI 2, lanjut Tarmizi, bukan hanya melibatkan perangkat desa namun juga tokoh-tokoh masyarakat hingga ibu-ibu PKK. Termasuk melibatkan guru-guru sekolah yang ada di Desa UKUI 2.

Keterbukaan pemerintah Desa Ukui 2 ini tidak lepas dari pendampingan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Riau.  FITRA Riau melakukan pendampingan kurang lebih selama tiga bulan terhadap dua desa yang berada di ring 1 blok migas, salah satunya Desa  UKUI 2.

Salah satu upaya mendorong keterbukaan di Desa Ukui 2, yaitu melalui pengembangan kapasitas dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Serta pendampingan dalam penyusunan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa). “Kami ingin memastikan bahwa ADD migas dialokasikan untuk membiayai sektor prioritas seperti, pendidikan dan kesehatan,” ujar Romagia, Program Officer FITRA RIAU.

Walaupun sebetulnya sudah ada Tenaga Pendamping Desa yang ditunjuk oleh Kementerian Desa, Tarmizi menilai bahwa keberadaannya dinilai kurang berperan dalam membantu desa dalam menyusun perencanaan pembangunan dan alokasi ADD. “Mereka seringkali datang sekedar untuk checklist proyek,” ujarnya.

Oleh karenanya, kehadiran masyarakat sipil (FITRA RIAU) yang fokus mendorong transparansi anggaran dirasa sangat membantu pemerintah desa. “Kami merasa mendapatkan bimbingan dalam penyusunan kegiatan pembangunan dan alokasi dana untuk sektor-sektor prioritas,” ujar Tirmizi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *