Peringati Right To Know Day, Somasi NTB Dorong Finalisasi Perbup KIP

Sep 29, 2014

Taliwang, Sumbawanews.com.- Memperingati hari Hak Untuk Tahu Sedunia, Right To Know Day, pada 28 september  2014 lalu, Solidaritas Masyarat untuk Transpransi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB), terus mendorong percepatan terbitnya peraturan Bupati tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Demikian diterangkan, ketua program untuk mendorong transparansi dan penggunan dana bagi hasil industri ekstraktif, SOMASI NTB, Deni Wan Putra, Senin (29/9).

Melalui rilisinya, kepada media Sumbawanews.com, dikatakan, saat ini Pemerintah Daerah Sumbawa Barat terlihat sangat aktif dalam membangun dan memperkuat penerapan Keterbukaan Infromasi Publik di daerah. itu bisa terlihat dari terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang struktur PPID, dan juga niatan untuk menerbitkan aturan turunan tentang keterbukaan informasi publik.

Kebijakan itu bisa menjadi contoh untuk daereah lainnya di NTB, dalam penerapan KIP di daerah.

“Kami apresiasi usaha pemerintah untuk mendorong penerapan KIP. Ini menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah memang serius untk memberantas korupsi, dan menjadi langkah awal untuk bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK,” ujarnya.

Keterbukan informasi publik, jelas Deni, mempunyai semangat yang kuat untuk mendorong pemberantasan korupsi yang saat ini telah mengakar dalam sistem birokrasi.

Dengan keterbukaan informasi publik ini, maka akan mendorong pengawasan publik atas kebijakan daerah, termasuk pengelolaan anggaran pembangunan yang dialokasikan melalui APBD. Sehingga setiap kebijakan daerah yang tersusun bisa sesuai dengan kebutuhan publik. Dan paling penting ada mekanisme itu akan menutup ruang oknum dalam birokrasi yang ingin bermain mata dalam perencanaan dan penerapan pembangunan.

Menurutnya, Kebijakan untuk menerapkan secara utuh KIP di daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati  tentang penerapan KIP nanti, juga bisa mendorong SKPD untuk lebih tertib dalam pengarsipan dokumentasi, terutama dokumentasi dan informasi yang dibutuhkan publik dan harus diumumkan setiap saat.

“Right to know day bisa menjadi daya ungkit yang baik bagi daerah, khususnya KSB. Dan untuk mendorong itu, kami (SOMASI NTB) siap mem-back up kebijakan bupati dalam penerapan KIP di Sumbawa Barat,” terangnya.

Sementara itu, kepala bagian HUMAS PDE, di lingkup pemerintah daerah Sumbawa Barat, Najamuddin Amy, mengatakan,  Humas KSB mengucapkan selamat atas hari Hak Untuk tahu se Dunia kepada seluruh stackholder pegiat infomasi, semoga penerapan keterbukaan informasi publik bisa memberikan manfaat sebesarnya untuk kesejehteraan rakyat.

“Kita akan segera tuntaskan PERBUP-nya, dan pemda KSB menyatakan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi publik dalm pembangunan, dan itulah yang menjadi ruh peradaban fitrah,” demikian, Najam. (unang Silatang)

Sumber : Sumbawanews.com