Program DBH Migas Bojonegoro di Persimpangan Jalan

Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuat kebijakan inovatif dengan mengalokasikan 12,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk desa-desa se-Kabupaten Bojonegoro. Upaya Pemkab Bojonegoro terkait DBH Migas menjadi percontohan daerah lainnya.

“Sayangnya, apa yang diupayakan Pemkab Bojonegoro masih menggunakan payung hukum Peraturan Bupati (Perbub) belum menggunakan payung hukum Perda (Peraturan Daerah),” ujar Dakelan, Koordinator FITRA Jawa Timur kepada SatuDunia di kantor IdFos, Bojonegoro (11/10), “Saat ini masih ada perdebatan di DPRD terkait dengan Perda DBH Migas.”

Menurut Dakelan, sulit mengharapkan munculnya Perda terkait DBH dalam waktu dekat ini. “Pada pilkada Bojonegoro tahun 2018, Kang Yoto (Bupati Bojonegoro sekarang) tidak boleh mencalonkan diri lagi,” ujar Dakelan, “Artinya, jika Bupati Bojonegoro baru bisa saja mencabut Perbub tentang DBH itu.”

Program DBH di Bojonegoro selama ini dapat dikatakan sebagai pembaruan tata kelola yang didasarkan pada niat baik pemerintah, dalam hal ini Bupati Bojonegoro Suyoto. Model seperti ini sangat tergantung pasar politik. Model yang pembaruan yang menjadi lawannya adalah pembaruan yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam kondisi pasar politik yang bagaimanapun, bila posisi masyarakat kuat maka, hasil pembaruan yang terjadi sebelumnya tidak mudah dibatalkan.

“Untuk memperkuat masyarakat itulah kami mencoba menggelar sekolah desa,” ujar Naim, aktivis IdFos Bojonegoro, “Di sekolah desa itu kami menyasar masyarakat dan perangkat desa.”

Bagi masyarkat desa, lanjut Naim, sekolah desa mendorong dan melatih mereka bersikap kritis serta sadar akan hak-haknya. “Sementara bagi perangkat desa, sekolah desa dapat menjadi pembelajaran bagaimana merespon aspirasi warga desa,” jelasnya, “Sehingga respon perangkat desa tidak represif tapi bisa berkolaborasi.”

Sekolah desa adalah upaya jangka panjang. Sementara upaya jangka pendeknya adalah mencari calon bupati yang memiliki komitmen seperti Kang Yoto. “Paling tidak bupati Bojonegoro yang baru nantinya tidak bertolak belakang dengan Kang Yoto,” pungkas Dakelan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *