Warga Desa Sungai Parit dan Sungai Limau Minta Informasi Blok Binio ke PPID Kab. Inhu

Warga mendatangi Kantor PPID Kab. Inhu (dok.twitter PPID Inhu/@PPIDInhu)

Warga mendatangi Kantor PPID Kab. Inhu (dok.twitter PPID Inhu/@PPIDInhu)

Sebagai warga yang terkena dampak langsung dari aktivitas tambang, warga Desa Sungai Parit bersama dengan warga Desa Sungai Limau mendatangi PPID Utama Kab. Indragiri Hulu untuk meminta beberapa informasi publik. Informasi publik yang diminta antara lain: dokumen AMDAL, dokumen rumah layak huni, dokumen HGU (Hak Guna Usaha), data lifting migas Blok Binio, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Binio, serta data program dan besaran bantuan CSR bagi desa sekitar Blok Binio. Permohonan informasi publik tersebut dilakukan pada 5 November 2014. Untuk menindaklanjuti permohonan itu, pada 21 November 2014 warga kembali mendatangi PPID utama Inhu, namun warga hanya memperoleh dokumen AMDAL dan dokumen rumah layak huni.

Salah satu petugas PPID yang menerima kedatangan warga menyampaikan, bahwa data-data dokumen HGU, lifting migas Blok Binio, DBH Migas Blok Binio, serta data program dan besaran bantuan untuk desa sekitar Blok Binio belum bisa diberikan. Warga pun kecewa dan berencana untuk menyampaikan keberatan pada atasan PPID.

Mengingat data informasi yang diminta warga penting untuk diketahui oleh publik, Seperti misalnya dokumen HGU dapat digunakan oleh warga untuk melihat apakah konsesi lahan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kab. Inhu melebihi luas yang ditetapkan dalam HGU atau tidak. Kemudian, data lifting dan DBH migas penting untuk diketahui untuk melihat jumlah produksi migas dan berapa besaran dan penggunaan DBH.

Begitu pula hal nya dengan data CSR penting untuk diketahui warga sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan hak warga di sekitar tambang dan perkebunan, juga untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Romagia dari FITRA Riau menyatakan bahwa “dokumen CSR perusahaan tambang dan perkebunan sawit memang perlu diketahui warga guna melihat seberapa jauh implementasi CSR perusahaan. Romagia menambahkan, pihak perusahaan tidak kunjung membantu memperbaiki jalan Desa Sungai Limau yang masih berupa tanah yang sulit dilalui saat musim hujan yang merupakan desa di sekitar tambang migas (Medco). Dan menurut Kepala Desa Talang Sungai Parit PTPN V yang memiliki perkebunan sawit di desa tersebut juga belum merealisasikan program CSRnya.”

Berdasarkan prosedur yang berlaku, pengajuan keberatan paling lambat dilakukan selama 30 hari setelah PPID memberikan jawaban. Sayangnya, warga Desa Sungai Parit dan Desa Sungai Limau tidak melanjutkan keberatannya karena pada saat itu sedang disibukkan dengan acara adat. Namun, walaupun waktu untuk mengajukan keberatann sudah berakhir, warga tetap bisa melakukan permintaan informasi publik terkait dengan dokumen-dokumen yang belum didapatkan.

Terkait dengan kinerja PPID, Romagia menambahkan, “PPID di Kab. Inhu dibandingkan dengan PPID lain di Provinsi Riau merupakan yang paling aktif sehingga mampu meraih penghargaan sebagai PPID terbaik di Prov. Riau versi Komisi Informasi di tahun 2014. Sementara itu, untuk PPID pembantu masih perlu didorong kesiapan dan konsistensinya dalam menjalankan fungsi PPID.”